Overview RUU Perubahan Kelima UU KUP 2021 - Riki Ardoni

RIKI ARDONI – Universitas Mercu Buana Jakarta
LATAR BELAKANG LAHIRNYA RANCANGAN RUU
PERUBAHAN KELIMA UU KUP
Revisi UU KUP tak lepas dari kebutuhan akan peningkatan kemampuan fisikal untuk
membiayai pembangunan jangka panjang serta menjaga kesinambungan APBN.
Terlebih, selama pandemi covid-19, penerimaan perpajakan di Indonesia merosot.
Hal ini juga dialami oleh berbagai negara di seluruh dunia baik yang termasuk dalam
kategori negara maju maupun berkembang. Ada beberapa point kunci latar belakang
Reformasi perpajakan melalui rancangan RUU perubahan kelima UU KUP
diantaranya:
1) APBN YANG SEHAT DAN BERKELANJUTAN
Untuk menjadikan indonesia negara maju yaitu indonesia yang kompetitif,
masyarakat sejahtera, generasiyang cerdas, pertahanan negara yang kuat
butuh APBN yang sehat dan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang
tinggi, sertabasis pajak yang luas.
2) TAX RATIO INDONESIA MASIH RELATIF RENDAH
Tax ratio Indonesia yang relatif rendah dibanding negara G20 dan ASEAN
karena itu harus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan perekonomian.
Jika kita melihat data di negara OECD (2008-2018), kontribusi PPN (value
added tax/VAT) dan iuran jaminan sosial (social security contributions/SSCs)
mengalami peningkatan sebagai dampak dari reformasi pajak pasca global
financial crisis (GFC). Sedangkan skema PPh Badan (corporate income
tax/CIT) cenderung menurun mengingat terjadi kompetisi tarif PPh Badan
untuk menarik investasi
URGENSI REFORMASI PERPAJAKAN
Reformasi perpajakan dilakukan untuk terciptanya:
1. Basis pajak yang kuat dan makin merata (konsumsi tumbuh pendapatan
perkapita masyarakat semakin tinggi);
2. APBN yang sehat dan berkelanjutan (penerimaan negara memadai dan
risiko APBN rendah dan rasio utang terjaga); dan

3. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Mendorong investasi dan pencipataan
lapangan kerja dan Mendorong kemudahan berusaha).
REFORMASI PAJAK
Reformasi Kebijakan Reformasi Administrasi
1 Memperluas basis pajak 1 Administrasi perpajakan yang lebih
simple dan efisien
2 Menjawab tantangan competitiveness 2 Menjamin kepastian hukum perpajakan
3 Insentif terukur, efisien, dan adaptif
dengan dinamika perpajakan Global
3 Pemanfaatan data dan informasi
keuangan secara optimal
4 Insentif pajak fokus pada sektor bernilai
tambah tinggi dan menyerap banyak
tenaga kerja
4 Adaptasi terhadap perkembangan
struktur perekonomian termasuk
perkembangan digital dan transaksi
ekonomi
5 Mengurangi distorsi dan exemption
berlebihan
5 Mengikuti tren dan best practices
perpajakan global
6 Memperbaiki progresivitas Pajak 6 Kepatuhan pajak yang tinggi
Reformasi Kebijakan UU KUP, UU PPh, UU PPN, UU Cukai,
Pajak karbon
Reformasi Administrasi Organisasi, sumber daya manusia, teknologi
informasi & basis data, proses bisnis, kerja
sama kelembagaan

REFORMASI PERPAJAKAN, TREND
DOMESTIK & GLOBAL
a. PERUBAHAN FUNDAMENTAL KEBIJAKAN DAN ADMINISTRASI
PERPAJAKAN
Berikut gambar grafik trend reformasi perpajakan di Indonesia:
Sumber: DJP

b. INDONESIA TERUS MENGIKUTI TREN PERPAJAKAN GLOBAL
KERANGKA BERPIKIR RUU KUP
c. OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK SEBAGAI SUMBER
PENDANAAN
1. Penguatan Administrasi Perpajakan
a. Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak (GAAR)
b. Asistensi penagihan pajak global
c. Kesetaraan dalam pengenaan sanksi dalam upaya hukum
d. Penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan ultimum remedium
(Pajak dan Cukai)
2. Perluasan Basis Pajak
a. Penerapan Alternative Minimum Tax
b. Pengurangan pengecualian & fasilitas PPN

c. Pengenaan PPN multi tarif
d. Kemudahan dan kesederhanaan PPN (PPN final/GST)
e. Penunjukan pihak lain untuk memungut PPh, PPN, PTE
f. Penetapan obyek cukai
g. Pengenaan Carbon/Environment Tax
3. Keadilan dan Kesetaraan
a. Pengaturan kembali fringe benefit
b. Perubahan tarif & bracket PPh OP
c. Penyesuaian insentif WP UKM omzet ≤ 50M (Pasal 31E UU PPh)
d. Tindak lanjut putusan Mutual Agreement Procedure (MAP)
e. Antisipasi pengenaan global minimum tax
4. Program Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak
a. Membawa sektor informal kedalam sistem perpajakan
b. Memperkuat mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

SISTEMATIKA RUU KUP
No. Pasal Muatan Materi Jenis perubahan
Perubahan UU KUP
1. Pasal 20A Asistensi penagihan pajak global Baru
2. Pasal 27 Kesetaraan dalam pengenaan sanksi dalam upaya hukum Revisi
3. Pasal 27C Tindak lanjut putusan MAP Baru
4. Pasal 32A Penunjukan pihak lain untuk memungut PPh, PPN, PTE Baru
5. Pasal 37B – 37I Program peningkatan kepatuhan WP Baru
6. Pasal 44, 44B
Penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan
ultimum remedium
Revisi
7. Pasal 44C
Penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan
ultimum remedium
Baru
8. Bab IXA Ketentuan Undang-Undang Pajak Lainnya Judul Bab
9. Pasal 44D Perubahan UU PPh:
1) Pasal 4, 6, 9 Pengaturan kembali fringe benefit Revisi
2) Pasal 17 Perubahan tarif & bracket PPh OP Revisi
3) Pasal 18 Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak Revisi
4) Pasal 31E Penyesuaian insentif WP UKM omzet ≤ 50M Revisi
5) Pasal 31F Penerapan Alternative Minimum Tax Baru
10. Pasal 44E Perubahan UU PPN:
1) Pasal 4A, 16B Pengurangan pengecualian & fasilitas PPN Revisi
2) Pasal 7 Pengenaan PPN multi tarif Revisi
3) Pasal 7A Pengenaan PPN multi tarif Baru
4) Pasal 8A, 9 Kemudahan dan kesederhanaan PPN ("PPN final/GST") Revisi
5) Pasal 9A Kemudahan dan kesederhanaan PPN ("PPN final/GST") Baru
11. Pasal 44F Perubahan UU Cukai:
1) Pasal 4 Penetapan obyek cukai Revisi
12. Pasal 44G Pajak karbon Baru

A. MATERI PERUBAHAN KUP
1. ASISTENSI PENAGIHAN GLOBAL (Pasal baru 20A)
Saat ini terdapat 13 P3B yang memuat pasal bantuan penagihan,namun belum
dapat diimplementasikan karena belum ada legal basis dalam Undang-Undang.
PENGATURAN SAAT INI (BELUM DIATUR DALAM UU KUP)
• 13 P3B telah memuat pasal bantuan penagihan (Aljazair, AmerikaSerikat,
Armenia, Belanda, Belgia, Filipina, India, Laos, Mesir, Suriname, Yordania,
Venezuela dan Vietnam). Bantuan penagihan pajak belum dapat dilakukan
karena belum diatur dalam hukum domestik.
• 141 negara menandatangani MAC (Mutual Administrative Assistance
Convention in Tax Matter), dan 46 negara mitra telah setuju untuk saling
membantu penagihan melalui MAC.
USULAN DALAM RUU KUP (Pasal baru 20A)
1. Memberi kewenangan kepada DJP untuk melaksanakan bantuan penagihan
kepada negara mitra maupun meminta bantuan penagihan pajak kepada
negara mitra secara resiprokal.
2. Bantuan penagihan dilaksanakan sesuai UU Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa.
3. Pengaturan lebih lanjut dengan PMK.
2. KESETARAAN DALAM PENGENAAN SANKSI DALAM UPAYA
HUKUM (Perubahan Pasal 27)
Terdapat perbedaan penafsiran atas pengenaan sanksi terhadap Putusan
Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan DJP karena
dalam UU KUP tidak secara eksplisit dicantumkan, sebagaimana pengenaan sanksi
akibat Putusan Banding oleh Pengadilan Pajak.

PENGATURAN SAAT INI (Pasal 27 UU KUP)
1. WP dikenai sanksi 100% apabila Putusan Banding menolak permohonan WP.
Dalam hal WP mengajukan PK dan MA memenangkan DJP dalam Putusan
PK, maka sanksi 100% tetap dikenakan.
2. WP tidak dikenai sanksi 100% apabila Putusan Banding memenangkan WP.
Dalam hal DJP mengajukan PK dan MA memenangkan DJP dalam Putusan
PK, maka sanksi 100% seharusnya dikenakan (saat ini belum diatur).
USULAN DALAM RUU KUP (Revisi Pasal 27)
Memberikan pengaturan secara tegas dalam UU KUP bahwa:
1. Sanksi 100% ditagih apabila putusan MA atas sengketa pajak
mempertahankan ketetapan DJP.
2. Sanksi 100% dibatalkan apabila putusan MA atas sengketa pajak
mengabulkan permohonan WP.
3. Pengajuan permohonan PK baik oleh DJP maupun WP, tidak menangguhkan
atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.
3. TINDAK LANJUT PUTUSAN MUTUAL AGREEMENT
PROCEDURE (MAP) (Pasal baru 27C)
Berdasarkan peraturan saat ini WP dapat mengajukan MAP,namun proses MAP
dihentikan dalam hal telah terdapat Putusan Pengadilan Pajak atau MA. Situasi ini
menyebabkan WP kehilangan keadilan untuk menghindarkan pengenaan pajak
berganda, atas isu yang tidak dijadikan sengketa diPengadilan Pajak atau MA. Hal
tersebut berdampak kurang positif karena MAP tidak dilaksanakan sesuai dengan
international best practice.
PENGATURAN SAAT INI (Belum diatur dalam UU KUP)
Pelaksanaan MAP dapat berjalan bersamaan dengan keberatan/banding. Namun,
dalam hal telah terbit Putusan Pengadilan maka proses MAP dihentikan dengan
mengikuti Putusan Pengadilan Pajaka tau MA.

USULAN DALAM RUU KUP (Pasal baru 27C)
1. Mengatur para pihak yang dapat mengajukan MAP dan dapat diajukan
bersamaan dengan Keberatan dan Banding.
2. Atas sengketa pajak yang menjadi objek pemeriksaan Putusan Banding atau
PK, proses MAP dihentikan dan posisi DJP dalam proses MAP sesuai
dengan Putusan Banding atau PK.
3. Atas sengketa pajak yang tidak menjadi objek pemeriksaan Putusan Banding
atau PK, proses MAP dilanjutkan.
4. Pengaturan lebih lanjut dalam PMK.
4. PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT PPH, PPN, PTE
(Pasal baru 32A)
Perkembangan transaksi usaha dewasa ini cenderung tidak mempertemukan antara
penyedia barang/jasa dan penerima barang/jasa, namun transaksi atau
pembayarannya dilakukan melalui pihak lain menggunakan media atau sarana
transaksi elektronik.
Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak, perlu menunjuk
pihak lain tersebut sebagai pemungut pajak.
PENGATURAN SAAT INI
1. Secara umum, pemungutan/pemotongan pajak dilakukan oleh
penjual/pembeli:
a) PPh, oleh badan, industri tertentu, atau instansi pemerintah (Pasal 22
& 23 PPh, serta PPh Final)
b) PPN,oleh pembeli tertentu (instansi pemerintah, BUMN) (Pasal 16A
UU PPN)
2. Khususuntuk:
a) PPN PMSE, pemungutan PPN dilakukan oleh pelaku usaha PMSE
yang ditunjuk atas penjualan produk digital dari luar negeri kepada
konsumen di dalam negeri (UU 2/2020)
b) Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI atas impor barang kiriman oleh
DJBC atau Penyelenggara Pos (UU PPh dan PPN)

3. Belum ada pengaturan secara khusus untuk menunjuk pihak ketiga sebagai
pemungut pajak.
USULAN DALAM RUU KUP (Pasal baru 32A)
Pemerintah dapat menetapkan pihak lain (seperti penyedia sarana transaksi
elektronik) sebagai pemotong/pemungut pajak atas transaksi yang melibatkan pihak
lain tersebut.
5. PENEGAKAN HUKUM PIDANA PAJAK DENGAN
MENGEDEPANKAN ULTIMUM REMEDIUM (Perubahan Pasal 44 &
44B, serta Pasal baru 44C)
1) PENEGAKAN HUKUM PIDANA PAJAK DENGAN MENGEDEPANKAN
ULTIMUM REMEDIUM
• Penghentian pemidanaan hanya bisa dilakukan sebelum dilimpahkan
kepengadilan.
• Pembayaran Kerugian Pada Pendapatan Negara (KPPN) pada saat
persidangan tidak menjadi pertimbangan.
PENGATURAN SAAT INI
1) Penghentian pemidanaan hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan
dengan membayar KPPN ditambah sanksi 3x.
2) Sampai saat ini belum diatur ultimum remedium ditingkat penuntutan.
USULAN DALAM RUU KUP
A. Penghentian penyidikan hanya dilakukan setelah tersangka melunasi:
I. KPPN sebagaimana dimaksud Pasal 38 (alpa melakukan tindak pidana)
ditambah sanksi administrasi denda 1 kali jumlah KPPN;
II. KPPN sebagaimana dimaksud Pasal 39 (dengan sengaja melakukan
tindak pidana) ditambah sanksi administrasi denda 3 kali jumlah KPPN;

III. Jumlah pajak dalam Faktur Pajak (FP)/Surat Setoran Pajak (SSP)
sebagaimana dimaksud Pasal 39A (membuat FP/SSP “fiktif”) ditambah
sanksi administrasi denda 4 kali pajak dalam FP/SSP.
B. Untuk dapat dipertimbangkan tidak dituntut pidana penjara, terdakwa dapat
membayar KPPN dan sanksi sebesar yang dimaksud pada 3.A.
C. Dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh tersangka pada tahap penyidikan
sampai dengan persidangan tidak sebesar jumlah yang dimaksud pada 3.A, atas
pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda
yang dibebankan kepada terdakwa.
2) KEWENANGAN PENYIDIK UNTUK MENYITA ASET, MENANGKAP DAN
MENAHAN TERSANGKA
• Saat ini, penyidik belum dapat menyita aset, sehingga tersangka dapat
menyembunyikan aset dan menghindari untuk melakukan pembayaran
kerugian pada pendapatan negara (recovery rate hanya 0,05% dari KPPN
yang diputus pengadilan).
• Penyidik perlu dilengkapi kewenangan untuk menangkap dan menahan
tersangka supaya memudahkan dalam permintaan bantuan dan koordinasi
dengan POLRI.
PENGATURAN SAAT INI
• Penyidik memiliki kewenangan melakukan penyitaan bahan bukti (dokumen)
namun tidak dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan milik
tersangka;
• Penyidik tidak memiliki kewenangan menangkap dan/atau menahan
tersangka.

Pemberian tambahan kewenangan kepada Penyidik untuk melakukan:
a) Penyitaan dan/atau pemblokiran aset milik tersangka untuk memulihkan
KPPN;
b) Penangkapan dan/atau penahanan terhadap tersangka.
3) PIDANA DENDA TIDAK DISUBSIDER DENGAN KURUNGAN
• Sebagian besar (80,6%) terpidana lebih memilih untuk menjalani hukuman
subsider daripada mengganti KPPN.
• Atas pokok pajak dalam perkara pidana dibidang perpajakan tidak dapat
ditagih lagi, sehingga pidana denda adalah satu-satunya cara untuk
memulihkan KPPN.
PENGATURAN SAAT INI
• UU KUP tidak mengatur mengenai dapat/tidaknya pidana denda disubsider
dengan pidana kurungan.
• Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP dimana pidana
denda disubsider dengan pidana kurungan ringan.
• Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A tidak
disubsider dengan pidana kurungan sehingga harus dilunasi terpidana.
• Jika terpidana tidak melunasi pidana denda sesudah putusan pengadilan
inkracht, maka aset terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk melunasi
pidana denda.

Data Pidana Denda Tahun 2018 -2020
Tahun
Penjara & Denda
(Subsider Kurungan) (A)
Penjara & Denda (Tanpa
Subsider) (B)
Total Pidana Denda (C)
Pidana Denda
Dibayar (Rp) (D)
Pidana Denda
Dibayar (D/C)
Jml Denda (Rp) Jml Denda (Rp) Jml Denda (Rp)
2018 30 582.129.185.754 43 1.214.558.880.550 73 1.796.688.066.304 2.365.406.172 0,132%
2019 84 5.202.194.819.957 9 123.356.689.754 93 5.325.551.509.711 778.890.699 0,015%
2020 81 1.334.980.409.924 10 368.926.754.292 91 1.703.907.164.216 1.287.297.992 0,076%
Total 195 7.119.304.415.635 62 1.706.842.324.596 257 8.826.146.740.231 4.431.594.863 0,050%
80,67% 19,33% 100%

B. MATERI PERUBAHAN PPh (Pasal 44D)
Imbalan berupa natura yang bukan merupakan objek pajak, cenderung dinikmati
oleh high level employee (direktur, manajer dan komisaris). Hal ini menimbulkan
ketidakadilan horizontal karena penghasilan untuk pegawai yang biasanya berupa
gaji/upah dikenai PPh.
Potensi tax planning pemberi kerja yang memanfaatkan tarif PPh Badan < PPh
Orang Pribadi dengan pemberian imbalan berupa natura.
PENGATURAN SAAT INI
a. Pada prinsipnya natura bukan biaya bagi pemberi kerja dan bukan
penghasilan bagi pegawai penerima natura.
b. Natura yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja dan bukan
penghasilan bagi penerima,sebatas:
Penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai; dan
Natura didaerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan
pekerjaan.
c. Natura yang diberikan oleh bukan WP atau WP yang dikenai PPh Final
merupakan objek pajak bagi penerima.
a. Pada prinsipnya natura dapat dibiayakan sepanjang terkait dengan 3M
(mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan) bagi pemberi kerja
dan merupakan penghasilan bagi pegawai
b. Natura yang bukan objek PPh bagi penerima:
Penyediaan makan/minum seluruh pegawai;
Natura didaerah tertentu;
Natura karena keharusan pekerjaan;
Natura dgn jenis & batasan nilai tertentu
c. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan PMK.

Pada trend rata-rata dalam 5 tahun terakhir (2016-2020), hanya terdapat 0,03
persen dari jumlah Wajib Pajak OP yang memiliki Penghasilan Kena Pajak lebih dari
Rp5 miliar setahun dan berkontribusi sebesar 14,28 persen dari rata-rata total PPh
OP terutang. Selain itu empat lapisan tarif yang relatif sedikit jika dibandingkan
dengan negara lain. Dengan rentang lapisan tarif yang lebar, kurang progresif untuk
penerima penghasilan yang tinggi. Oleh karena itu di usulkan perubahan tarif PPh
OP dalam RUU KUP.
PENGATURAN SAAT INI
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pasal 17 UU PPh
s.d. Rp. 50 Juta 5%
di atas Rp50 juta - Rp. 250 juta 15%
di atas Rp 250 juta - Rp. 500 Juta 25%
di atas Rp500 juta 30%
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pasal 17 UU PPh
s.d. Rp 50 Juta 5%
di atas Rp 50 juta - Rp. 250 juta 15%
di atas Rp 250 juta - Rp. 500 Juta 25%
di atas Rp 500 juta - Rp5 Milyar 30%
di atas Rp 5 Milyar 35%
Skema praktik penghindaran pajak dari tahun ketahun semakin canggih, agresif, dan
sulit dideteksi serta sulit ditangkal dengan ketentuan yang berlaku saat ini (Pasal 18

UUPPh). Sehingga diperlukan pengaturan yang lebih fleksibel dan komprehensif
(General Anti Avoidance Rule/ GAAR) untuk menangani praktik tersebut.
Terdapat 43 negara di dunia yang memiliki GAAR, sesuai dengan komitmen
internasional untuk mengimplementasikan Pencegahan Penyalahgunaan Tax Treaty
(BEPS Action 6).
PENGATURAN SAAT INI
Pengaturan saat ini terbatas pada: pembatasan pembebanan bunga
(thincap), penundaan pembayaran dividen (CFC), transfer mispricing, dan
penggunaan special purpose company di tax haven country [Pasal 18
UUPPh].
Beberapa praktik lain yang belum diatur, seperti: Penghindaran status BUT,
Treaty abuse, Rekayasa transaksi dengan shell companies, dan praktik
penghindaran lainnya.
USULAN DALAM RUU KUP (Revisi Pasal 18)
Ketentuan mengenai penentuan kembali besarnya pajak yang seharusnya
terutang akibat dari praktik-praktik penghindaran pajak diatur dengan PP.
Dirjen Pajak dapat melakukan penetapan atas transaksi yang bertujuan
mengurangi, menghindari, dan/atau menunda pembayaran pajak yang
bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan peraturan perundang-
undangan dibidang perpajakan.
Ada beberapa pertimbangan mengapa perlu pengaturan ulang insentif WP UMKM
omset ≤ 50M diantaranya sebagai berikut:
PPh Pasal 31E dirancang sebagai insentif pada waktu penerapan tarif
tunggal PPh Badan sebesar 28% (semula progresif).

Untuk WP UMKM termasuk WP Badan dengan omzet s.d. Rp4,8 miliar telah
dikenakan PPh final dengan tarif 0,5%.
Tahun 2022 tarif PPh Badan akan turun menjadi 20%, sehingga PPh Pasal
31E tidak relevan lagi.
Perlu menyederhanakan struktur tarif PPh Badan dan untuk mewujudkan
keadilan.
PENGATURAN SAAT INI
WP Badan dalam negeri dengan peredaran bruto s.d. Rp50miliar mendapat fasilitas
pengurangan tarif 50% dari tarif Pasal 17 atas bagian Penghasilan Kena Pajak dari
bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar.
Ketentuan dalam Pasal 31E dihapus.
Dasar pemikiran agar diberikannya Alternative Minimum Tax adalah Terdapat tren
peningkatan jumlah WP Badan yang melaporkan rugi (terdapat yang berturut-turut)
sehingga tidak pernah membayar PPh Badan atau membayar PPh Badan dengan
jumlah sangat kecil, namun tetap dapat beroperasi atau mengembangkan usaha di
Indonesia. Olehkarena itu Perlu pengaturan untuk menangkal penghindaran pajak
tersebut diatas dan untuk memberikan rasa keadilan kepada Wajb Pajak yang patuh
dalam menghitung pajak terutang.
KETENTUAN SAAT INI
PPh dihitung berdasarkan laba sehingga apabila rugi maka tidak ada pajak
yang dibayar.
Kerugian dapat dikompensasikan (diperhitungkan) dengan keuntungan
ditahun-tahun berikutnya selama 5 tahun.

USULAN DALAM RUU KUP (Pasal 31F baru)
Pengaturan mengenai pengenaan PPh minimum sebagai berikut:
Subjek: WP Badan (Badan DN dan BUT) yang melaporkan rugi atau PPh
Badan terutang < 1% dari penghasilan (baik dari kegiatan usaha maupun luar
kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya terkait, tidak termasuk penghasilan
yang dikenai PPh final dan bukan objek pajak).
Tarif: 1% dari penghasilan bruto.
Sifat: menjadi PPh terutang.
Pengecualian yang akan diatur di PMK.
WP yang memenuhi kriteria tertentu, misalnya:
a) Belum berproduksi komersial;
b) Secara natural kegiatan usahanya mengalami kerugian (misalnya
karena kondisi covid-19); atau
c) Mendapat fasilitas pajak penghasilan tertentu.
C. MATERI PERUBAHAN PPN (Pasal 44E)
1) PENGURANGAN PENGECUALIAN & FASILITAS PPN
(PERUBAHAN PASAL 4A DAN 16B)
Ada beberapa pertimbangan mengapa perlu Pengecualian & Fasilitas PPN
diantaranya sebagai berikut:
C-Efficiency PPN Indonesia 63,58% artinya Indonesia baru bisa
mengumpulkan 63,58% dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut.
Kurang mencerminkan keadilan (regresif).
Terdapat banyak kelompok barang dan jasa yang tidak dikenai PPN dan
diberikan fasilitas pembebasan menyebabkan distorsi karena PPN masukan
menaikkan unsur harga pokok barang sehingga kurang mendukung daya
saing produk dalam negeri dibanding produk impor yang tidak ada unsur
PPN.
Tingginya tax expenditure (65% dari total tax expenditure 2019).

KETENTUAN SAAT INI
a. Semua barang dan jasa dikenai PPN, kecuali 4 kelompok barang dan 17
kelompok jasa.
b. Terdapat 2 jenis fasilitas, yakni PPN dibebaskan (6 kelompok barang dan
jasa) dan PPN tidak dipungut (Kawasan berikat, Free Trade Zone (FTZ),
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dll)
a. SELURUH BARANG DAN JASA ADALAH BKP DAN JKP, KECUALI:
1. Sudah menjadi objek PDRD (restoran, hotel, parkir, hiburan);
2. Uang, emas batangan untuk cadangan devisa negara, dan surat berharga;
3. Jasa pemerintahan umum yang tidak dapat disediakan pihak lain;
4. Jasa penceramah keagamaan.
b. FASILITAS PPN DIBEBASKAN DIHAPUS, FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT
ATAS BKP/JKP TERTENTU:
1. Mendorong ekspor (di dalam dan di luar kawasan tertentu) dan hilirisasi
Sumber Daya Alam;
2. Fasilitas PPN dibebaskan atas BKP/JKP strategis secara terbatas diubah
menjadi fasilitas PPN tidak dipungut;
3. Kelaziman dan perjanjian internasional.
2) PENGENAAN PPN MULTI TARIF (PERUBAHAN PASAL 7 DAN
7A)
Latarbelakang yang mendasari usulan pengenaan PPN Multitarif adalah Tarif PPN
Indonesia masih dibawah rata-rata tarif negara OECD (19%) atau negara BRICS
(17%). Indonesia juga belum mengikuti kecenderungan berbagai negara menaikkan
tarif PPN untuk mengkompensasi kecenderungan penurunan tarif PPh Badan.
selain itu Tarif tunggal PPN bersifat regresif dan kurang mencerminkan keadilan.
Ditinjau penerapan ini, kecenderungan banyak negara sudah menerapkan multi tarif
untuk mengurangi regresivitas PPN.

KETENTUAN SAAT INI (Pasal 7 UU PPN)
a.Tarif PPN adalah tarif tunggal (single rate) saat ini sebesar 10%.
b.Tarif ekspor 0%
a. Tarif PPN naik menjadi 12%, dapat diubah menjadi 5% s.d. 15% dengan PP
b. Menerapkan Multi tarif:
1) Tarif lebih rendah s.d. 5% atas BKP/JKP tertentu yang dibutuhkan oleh
masyarakat umum;
2) Tarif lebih tinggi s.d. 25% atas BKP/JKP tergolong mewah.
c. Tarif ekspor 0%
3) KEMUDAHANDAN KESEDERHANAAN PPN (PPN FINAL)
KETENTUAN SAAT INI (Pasal 8A & 9 UU PPN)
Untuk mempermudah menghitung dan menyetor jumlah pajak yang harus disetor
dapat dilakukan dengan cara menggunakan:
a. DPP Pajak Keluaran dengan menggunakan nilai lain, dalam hal tidak terdapat
harga jual atau DPP sulit ditentukan;
b. Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan untuk PKP dengan kegiatan usaha
tertentu atau besaran omzet tertentu.
USULAN DALAM RUU KUP (Revisi Pasal 8A & 9, serta Pasal baru 9A)
Untuk mempermudah menghitung dan menyetor jumlah pajak yang harus disetor
dapat dilakukan dengan cara menggunakan:
a. DPP Pajak Keluaran dengan menggunakan nilai lain, dalam hal tidak terdapat
harga jual atau DPP sulit ditentukan;

b. Untuk PKP dengan omzet tertentu atau PKP dengan kegiatan usaha tertentu
dapat memungut dan menyetor PPN dengan tarif efektif tertentu serta dengan
mekanisme yang disederhanakan (PPN final);
c. PKP dengan kegiatan usaha tertentu merupakan PKP yang kesulitan dalam
mengadministrasikan Pajak Masukan atau Pajak Masukannya relatif terlalu
kecil dibandingkan dengan Pajak Keluaran.
D. Materi Perubahan Cukai (Pasal 44F)
Terbatasnya jenis barang kena cukai, yaitu etil alkohol, minuman beralkohol, dan
hasil tembakau, sedangkan terdapat jenis barang lain yang juga perlu dibatasi
penggunaanya (minuman berkarbonasi, produk plastik, dan bahan bakar minyak).
KETENTUAN SAAT INI (Pasal 4 UU Cukai)
a. Barang Kena Cukai (BKC) terdiri dari:
1) Etilalkohol/etanol;
2) Minumanyangmengandungetilalkohol;
3) Hasiltembakau.
b. PenambahanataupenguranganBKCdilakukandenganPPdanharusmendapatkanp
ersetujuanDPR.
USULAN DALAM RUU KUP (Revisi Pasal 4 UU Cukai)
a. Menambah satu BKC baru, yaitu produk plastik.
b. Penambahan atau pengurangan jenis BKC diatur lebih lanjut dengan PP
setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR untuk dibahas dalam
penyusunan RAPBN.

E. PENGENAAN PAJAK KARBON
Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak
29% pada tahun 2030 sesuai dengan konvensi perubahan iklim yang telah
disepakati.
KETENTUAN SAAT INI (belum diatur dalam UU Pajak)
Belum ada pengaturan pajak karbon.
USULAN DALAM RUU KUP (Pasal 44G baru dalam UU KUP)
Pajak karbon merupakan suatu pajak yang dikenakan atas emisi karbon dioksida
hasil pembakaran bahan bakar fosil.
a) Subjek Pajak: orang pribadi atau badan yang membeli barang yang
mengandung karbon atau menghasilkan emisi karbon.
b) Objek Pajak: emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan
hidup.
c) Tarif Pajak: Rp75,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau
satuan yang setara; tarif pajak dihitung berdasarkan harga perdagangan
karbon dari kegiatan Result Based Payment REDD+ atau Reducing
Emissions from Deforestation and Forest Degradation Tahun 2020.
d) Saat terutang: saat pembelian; akhir periode tertentu dari aktivitas
menghasilkan emisi karbon, atau saat lain
e) Pengaturan lebih lanjut mengenai perubahan tarif dan penambahan objek
pajak karbon diatur dengan PP

Overview RUU Perubahan Kelima UU KUP 2021 - Riki Ardoni

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Similar to Overview RUU Perubahan Kelima UU KUP 2021 - Riki Ardoni

Similar to Overview RUU Perubahan Kelima UU KUP 2021 - Riki Ardoni (20)

More from Riki Ardoni

More from Riki Ardoni (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Overview RUU Perubahan Kelima UU KUP 2021 - Riki Ardoni