SlideShare a Scribd company logo

PPh PASAL 21 BUKAN PEGAWAI

•
•
Riki Ardoni
Riki Ardoni

Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai subjek pajak PPh Pasal 21 untuk bukan pegawai dan cara perhitungan PPh Pasal 21 untuk bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Secara ringkas, bukan pegawai yang terkena PPh Pasal 21 meliputi tenaga ahli, seniman, olahragawan, pengajar dan pemberi jasa lainnya. Perhitungan PPh 21 memperhitungkan penghasilan kena p

Related slideshows

Pengantar Analisis Laporan Keuangan
Pengantar Analisis Laporan KeuanganPengantar Analisis Laporan Keuangan
Pengantar Analisis Laporan Keuangan
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
 
Pemeriksaan kas dan setara kas (fix)
Pemeriksaan kas dan setara kas (fix)Pemeriksaan kas dan setara kas (fix)
Pemeriksaan kas dan setara kas (fix)
 
1 of 10
Download to read offline
RIKI ARDONI RikiArdoni17@gmail.com PPh PASAL 21 BUKAN PEGAWAI Penerima penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. SUBJEK PAJAK Dalam Pasal 3 PER 16 tahun 2016, dijelaskan bahwa Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi: 1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya; 3. Olahragawan; 4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
RIKI ARDONI RikiArdoni17@gmail.com 6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; 7. Agen iklan; 8. Pengawas atau pengelola proyek; 9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara; 10.Petugas penjaja barang dagangan; 11.Petugas dinas luar asuransi; dan/atau 12.Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya; OBJEK PAJAK BAGI BUKAN PEGAWAI Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan. PERHITUNGAN PPh 21 BUKAN PEGAWAI 1) BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN. Imbalan kepada Bukan Pegawai yang Bersifat Berkesinambungan adalah imbalan kepada Bukan Pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari 1 kali dalam 1 tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. a. PPh Pasal 21 = Jumlah kumulatif PKP x tarif progresif Pasal 17 UU PPh b. PKP = (50% x Penghasilan Bruto) – PTKP per bulan; c. PTKP dapat menjadi pengurang jika memenuhi syarat: • Yang bersangkutan memiliki NPWP; dan • Hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja.
RIKI ARDONI RikiArdoni17@gmail.com 2) BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT TIDAK BERKESINAMBUNGAN. Imbalan kepada Bukan Pegawai yang Bersifat TIDAK Berkesinambungan adalah imbalan kepada Bukan Pegawai yang dibayar atau terutang hanya 1 kali dalam 1 tahun. a. PPh Pasal 21 = DPP x tarif progresif Pasal 17 UU PPh b. PKP = 50% x Penghasilan Bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada Bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI 1. PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA PENGHASILAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN a) CONTOH PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS JASA DOKTER YANG PRAKTIK DI RUMAH SAKIT DAN/ATAU KLINIK dr. Samudera Putra, Sp.OG merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan terkenal yang melakukan praktik di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada dr. Samudera Putra, Sp.OG pada setiap akhir bulan. Selain praktik di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak, dr. Samudera Putra, Sp.OG juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya, dr. Samudera Putra, Sp.OG telah memiliki NPWP dan pada tahun 2016, jasa dokter yang dibayarkan pasien dari praktik dr. Samudera Putra, Sp.OG di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak adalah sebagai berikut:
RIKI ARDONI RikiArdoni17@gmail.com Bulan Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rupiah) Januari 45.000.000 Februari 49.000.000 Maret 47.000.000 April 40.000.000 Mei 44.000.000 Juni 52.000.000 Juli 40.000.000 Agustus 35.000.000 September 45.000.000 Oktober 44.000.000 Nopember 43.000.000 Desember 40.000.000 JUMLAH 524.000.000 Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2016: Bulan Jasa Dokter yang dibayar Pasien Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh PPh Pasal 21 terutang (1) (2) (3) = 50% x (2) (4) (5) (6) = (3) x (5) Januari 45.000.000 22.500.000 22.500.000 5% 1.125.000 Februari 49.000.000 24.500.000 47.000.000 5% 1.225.000 Maret 47.000.000 3.000.000 50.000.000 5% 150.000 20.500.000 70.500.000 15% 3.075.000 April 40.000.000 20.000.000 90.500.000 15% 3.000.000 Mei 44.000.000 22.000.000 112.500.000 15% 3.300.000 Juni 52.000.000 26.000.000 138.500.000 15% 3.900.000 Juli 40.000.000 20.000.000 158.500.000 15% 3.000.000 Agustus 35.000.000 17.500.000 176.000.000 15% 2.625.000 September 45.000.000 22.500.000 198.500.000 15% 3.375.000 Oktober 44.000.000 22.000.000 220.500.000 15% 3.300.000 Nopember 43.000.000 21.500.000 242.000.000 15% 3.225.000 Desember 40.000.000 8.000.000 250.000.000 15% 1.200.000 12.000.000 262.000.000 25% 3.000.000 JUMLAH 524.000.000 262.000.000 35.500.000 Apabila dr. Samudera Putra, Sp.OG tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 21 terutang adalah sebesar 120% dari PPh Pasal 21 terutang sebagaimana contoh tersebut.

Recommended for you

Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDA

Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi piutang pemerintah daerah, termasuk definisi piutang, pengakuan, pengukuran, klasifikasi, penilaian kualitas piutang, dan sistem akuntansi piutang SKPD dan PPKD.

 
•by Mahyuni Bjm
Flow chart aktiva tetap
Flow chart aktiva tetapFlow chart aktiva tetap
Flow chart aktiva tetap

Sistem ini menjelaskan proses pengeluaran modal perusahaan mulai dari permintaan reparasi, pembuatan surat perintah kerja, pencatatan jam kerja, pembuatan laporan proyek selesai, penempatan aktiva tetap, dan pencatatan di bagian-bagian terkait seperti gudang, upah dan gaji, serta jurnal umum.

 
•by Tulus Surachman
Studi kasus teori akuntansi
Studi kasus teori akuntansiStudi kasus teori akuntansi
Studi kasus teori akuntansi

study kasus dari buku godfrey

 
•by Hasunah
RIKI ARDONI RikiArdoni17@gmail.com b) CONTOH PERHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS KOMISI YANG DIBAYARKAN KEPADA PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI (BUKAN SEBAGAI PEGAWAI PERUSAHAAN ASURANSI) Ety Rahmawati adalah petugas dinas luar asuransi dari PT Tabaru Life. Suami Ety Rahmawati telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan mempunyai NPWP, dan yang bersangkutan bekerja pada PT Kersamanah. Ety Rahmawati telah menyampaikan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi kartu keluarga kepada pemotong pajak. Ety Rahmawati hanya memperoleh penghasilan dari kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi, dan telah menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan hal tersebut kepada PT Tabaru Life. Pada tahun 2016, penghasilan yang diterima oleh Ety Rahmawati sebagai petugas dinas luar asuransi dari PT Tabaru Life adalah sebagai berikut: Bulan Penghasilan Bruto (1) (2) Januari 45.000.000 Februari 45.000.000 Maret 48.000.000 April 52.000.000 Mei 55.000.000 Juni 58.000.000 Juli 58.000.000 Agustus 62.000.000 September 65.000.000 Oktober 66.000.000 Nopember 68.000.000 Desember 70.000.000 JUMLAH 692.000.000
RIKI ARDONI RikiArdoni17@gmail.com Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2016 adalah: Bulan Penghasilan Bruto 50% dari Penghasilan Bruto PTKP penghasilan Kena Pajak (PhKP) Penghasilan Kena Pajak Kumulatif Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh PPh Pasal 21 terutang (1) (2) (3) = 50% x (2) (4) (5) = (3) - (4) (6) (7) (8) = (5) x (7) Januari 45.000.000 22.500.000 4.500.000 18.000.000 18.000.000 5% 900.000 Februari 45.000.000 22.500.000 4.500.000 18.000.000 36.000.000 5% 900.000 Maret 48.000.000 24.000.000 4.500.000 14.000.000 50.000.000 5% 700.000 5.500.000 55.500.000 15% 825.000 April 52.000.000 26.000.000 4.500.000 21.500.000 77.000.000 15% 3.225.000 Mei 55.000.000 27.500.000 4.500.000 23.000.000 100.000.000 15% 3.450.000 Juni 58.000.000 29.000.000 4.500.000 24.500.000 124.500.000 15% 3.675.000 Juli 58.000.000 29.000.000 4.500.000 24.500.000 149.000.000 15% 3.675.000 Agustus 62.000.000 31.000.000 4.500.000 26.500.000 175.500.000 15% 3.975.000 September 65.000.000 32.500.000 4.500.000 28.000.000 203.500.000 15% 4.200.000 Oktober 66.000.000 33.000.000 4.500.000 28.500.000 232.000.000 15% 4.275.000 Nopember 68.000.000 34.000.000 4.500.000 18.000.000 250.000.000 15% 2.700.000 11.500.000 261.500.000 25% 2.875.000 Desember 70.000.000 35.000.000 4.500.000 30.500.000 292.000.000 25% 7.625.000 JUMLAH 692.000.000 346.000.000 43.000.000 Dalam hal Ety Rahmawati tidak dapat menunjukkan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi kartu keluarga dan Ety Rahmawati sendiri tidak memiliki NPWP, maka perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan sebagaimana contoh tersebut namun tidak memperoleh pengurangan PTKP setiap bulan, dan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar 120% dari PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang dari yang memiliki NPWP sebagaimana penghitungan berikut ini:
RIKI ARDONI RikiArdoni17@gmail.com Dalam hal suami Ety Rahmawati atau Ety Rahmawati sendiri telah memiliki NPWP, tetapi Ety Rahmawati mempunyai penghasilan lain di luar kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi, maka perhitungan PPh Pasal 21 terutang adalah sebagaimana contoh tersebut, namun tidak dikenakan tarif 20% lebih tinggi karena yang bersangkutan atau suaminya telah memiliki NPWP. Bulan Penghasilan Bruto 50% dari Penghasilan Bruto Penghasilan Kena Pajak Kumulatif Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh Tarif tidak memiliki NPWP PPh Pasal 21 terutang (1) (2) (3) = 50% x (2) (4) (5) (6) (7) = (3) x (5) x (6) Januari 45.000.000 22.500.000 22.500.000 5% 120% 1.350.000 Februari 45.000.000 22.500.000 45.000.000 5% 120% 1.350.000 Maret 48.000.000 5.000.000 50.000.000 5% 120% 300.000 19.000.000 69.000.000 15% 120% 3.420.000 April 52.000.000 26.000.000 95.000.000 15% 120% 4.680.000 Mei 55.000.000 27.500.000 122.500.000 15% 120% 4.950.000 Juni 58.000.000 29.000.000 151.500.000 15% 120% 5.220.000 Juli 58.000.000 29.000.000 180.500.000 15% 120% 5.220.000 Agustus 62.000.000 31.000.000 211.500.000 15% 120% 5.580.000 September 65.000.000 32.500.000 244.000.000 15% 120% 5.850.000 Oktober 66.000.000 6.000.000 250.000.000 15% 120% 1.080.000 27.000.000 277.000.000 25% 120% 8.100.000 Nopember 68.000.000 34.000.000 311.000.000 25% 120% 10.200.000 Desember 70.000.000 35.000.000 346.000.000 25% 120% 10.500.000 JUMLAH 692.000.000 346.000.000 67.800.000
RIKI ARDONI RikiArdoni17@gmail.com 2. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN 1) Nashrun Berlianto melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Cahaya Kurnia dengan fee sebesar Rp5.000.000. Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar : PPh 21 terutang = Tarif Progresif x DPP = Tarif Progresif Pasal 17 UU PPh x [ 50% x Penghasilan Bruto] = 5% x 50% x 5.000.000 = 125.000 Dalam hal Nashrun Berlianto tidak memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal 21 yang terutang menjadi sebesar : 120% x 5% x 50% 5.000.000 = 150.000 2) Toga Marolop Simanjuntak adalah seorang pengacara. Dalam menangani sebuah kasus, Toga Marolop Simanjuntak mendapatkan fee sebesar Rp450.000.000 dari PT Manis Manja. Perhitungan dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21: DPP 50% x 450.000.000 = 225.000.000 PPh Pasal 21 terutang : 5% x 50.000.000 = 2.500.000 15% x 175.000.000 = 26.250.000 28.750.000 Dalam hal Toga Marolop Simanjuntak tidak memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal 21 yang terutang menjadi sebesar: Tidak punya NPWP 120% x 28.750.000 = 34.500.000

Recommended for you

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2

Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi pemerintahan daerah khususnya mengenai prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluruhans (SKPKD). Terdapat penjelasan mengenai jurnal standar, contoh penerapan, dan mekanisme pencatatan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas.

 
•by Sujatmiko Wibowo
jurnalpenerimaan kaspengeluaran kas
Contoh soal dan jawaban akuntansi joint venture
Contoh soal dan jawaban akuntansi joint ventureContoh soal dan jawaban akuntansi joint venture
Contoh soal dan jawaban akuntansi joint venture
 
•by Wahyu Hidayat
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
Rekonsiliasi Laporan Keuangan FiskalRekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal

Kewajiban pembukuan diatur dalam Pasal 28 UU No. 18 Tahun 2000. Semua wajib pajak badan dan orang pribadi yang melakukan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan kecuali yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau tidak melakukan usaha. Pembukuan harus mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya dan disimpan selama 10 tahun.

 
•by guest841855
RIKI ARDONI RikiArdoni17@gmail.com 3. CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI, SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN JASA YANG DALAM PEMBERIAN JASANYA MEMPEKERJAKAN ORANG LAIN SEBAGAI PEGAWAINYA DAN/ATAU MELAKUKAN PENYERAHAN MATERIAL/ BAHAN Dedy Efriliansyah melakukan jasa perawatan AC kepada PT Wahana Jaya dengan imbalan Rp 10.000.000,00. Dedy Efriliansyah mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar Rp 180.000,00. Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang selama melakukan pekerjaan sebesar Rp4.500.000,00. Selain itu, Dedy Efriliansyah membeli spare part AC yang dipakai untuk perawatan AC sebesar Rp 1.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang adalah sebagai berikut: a) Dalam hal berdasarkan perjanjian serta dokumen yang diberikan Dedy Efriliansyah, dapat diketahui bagian imbalan bruto yang merupakan upah yang harus dibayarkan kepada pekerja harian yang dipekerjakan oleh Dedy Efriliansyah dan biaya untuk membeli spare part AC, maka jumlah imbalan bruto sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya atas imbalan yang diberikan kepada Dedy Efriliansyah adalah sebesar imbalan bruto dikurangi bagian upah tenaga kerja harian yang dipekerjakan Dedy Efriliansyah dan biaya spare part AC, sebagaimana dalam contoh adalah sebesar: Rp 10.000.000,00 - Rp4.500.000,00 - Rp1.000.000,00 = Rp4.500.000,00 PPh Pasal 21 yang harus dipotong PT Wahana Jaya atas penghasilan yang diterima Dedy Efriliansyah adalah sebesar: 5% x 50% x Rp4.500.000,00 = Rp112.500,00 Dalam hal Dedy Efriliansyah tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya menjadi: 120% x 5% x 50% x Rp4.500.000,00 = Rp135.000,00
RIKI ARDONI RikiArdoni17@gmail.com b) Dalam hal PT Wahana Jaya tidak memperoleh informasi berdasarkan perjanjian yang dilakukan atau dokumen yang diberikan oleh Dedy Efriliansyah mengenai upah yang harus dikeluarkan Dedy Efriliansyah atau pembelian material/bahan, PPh Pasal 21 yang harus dipotong PT Wahana Jaya adalah jumlah sebesar : 5% x 50% x Rp 10.000.000,00 = Rp250.000,00 Dalam hal Dedy Efriliansyah tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya menjadi: 120% x 5% x 50% x Rp 10.000.000,00 = Rp300.000,00 Catatan: Untuk pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Dedy Efriliansyah.

More Related Content

What's hot

Pengantar Analisis Laporan Keuangan
Pengantar Analisis Laporan KeuanganPengantar Analisis Laporan Keuangan
Pengantar Analisis Laporan Keuangan
rizky nurul chasanah
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Deddi Nordiawan
 
Pemeriksaan kas dan setara kas (fix)
Pemeriksaan kas dan setara kas (fix)Pemeriksaan kas dan setara kas (fix)
Pemeriksaan kas dan setara kas (fix)
Herna Ferari
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDA
Mahyuni Bjm
 
Flow chart aktiva tetap
Flow chart aktiva tetapFlow chart aktiva tetap
Flow chart aktiva tetap
Tulus Surachman
 
Studi kasus teori akuntansi
Studi kasus teori akuntansiStudi kasus teori akuntansi
Studi kasus teori akuntansi
Hasunah
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sujatmiko Wibowo
 
Contoh soal dan jawaban akuntansi joint venture
Contoh soal dan jawaban akuntansi joint ventureContoh soal dan jawaban akuntansi joint venture
Contoh soal dan jawaban akuntansi joint venture
Wahyu Hidayat
 
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
Rekonsiliasi Laporan Keuangan FiskalRekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
guest841855
 
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIKrmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
astri keu
 
Memahami Logika Laporan Arus Kas
Memahami Logika Laporan Arus KasMemahami Logika Laporan Arus Kas
Memahami Logika Laporan Arus Kas
Ali Wafa
 
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanKerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Sujatmiko Wibowo
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
iyandri tiluk wahyono
 
4. bab iv_kerangka_konseptual_oke
4. bab iv_kerangka_konseptual_oke4. bab iv_kerangka_konseptual_oke
4. bab iv_kerangka_konseptual_oke
nuramandasari26
 
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPDProsedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Fox Broadcasting
 
Kebijakan Akuntansi
Kebijakan AkuntansiKebijakan Akuntansi
Kebijakan Akuntansi
mas ijup
 
Psak 23-pendapatan
Psak 23-pendapatanPsak 23-pendapatan
Psak 23-pendapatan
Sri Apriyanti Husain
 
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan
Psak 1-penyajian-laporan-keuanganPsak 1-penyajian-laporan-keuangan
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan
adaaje
 
Akuntansi sewa full
Akuntansi sewa fullAkuntansi sewa full
Akuntansi sewa full
shandyaa
 

What's hot (20)

Pengantar Analisis Laporan Keuangan
Pengantar Analisis Laporan KeuanganPengantar Analisis Laporan Keuangan
Pengantar Analisis Laporan Keuangan
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
 
Pemeriksaan kas dan setara kas (fix)
Pemeriksaan kas dan setara kas (fix)Pemeriksaan kas dan setara kas (fix)
Pemeriksaan kas dan setara kas (fix)
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDA
 
Flow chart aktiva tetap
Flow chart aktiva tetapFlow chart aktiva tetap
Flow chart aktiva tetap
 
Studi kasus teori akuntansi
Studi kasus teori akuntansiStudi kasus teori akuntansi
Studi kasus teori akuntansi
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
 
Contoh soal dan jawaban akuntansi joint venture
Contoh soal dan jawaban akuntansi joint ventureContoh soal dan jawaban akuntansi joint venture
Contoh soal dan jawaban akuntansi joint venture
 
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
Rekonsiliasi Laporan Keuangan FiskalRekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
 
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIKrmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
 
Memahami Logika Laporan Arus Kas
Memahami Logika Laporan Arus KasMemahami Logika Laporan Arus Kas
Memahami Logika Laporan Arus Kas
 
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanKerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
 
4. bab iv_kerangka_konseptual_oke
4. bab iv_kerangka_konseptual_oke4. bab iv_kerangka_konseptual_oke
4. bab iv_kerangka_konseptual_oke
 
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPDProsedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
 
Pph 22
Pph 22Pph 22
Pph 22
 
Kebijakan Akuntansi
Kebijakan AkuntansiKebijakan Akuntansi
Kebijakan Akuntansi
 
Psak 23-pendapatan
Psak 23-pendapatanPsak 23-pendapatan
Psak 23-pendapatan
 
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan
Psak 1-penyajian-laporan-keuanganPsak 1-penyajian-laporan-keuangan
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan
 
Akuntansi sewa full
Akuntansi sewa fullAkuntansi sewa full
Akuntansi sewa full
 

Similar to PPh PASAL 21 BUKAN PEGAWAI

Bukan peg
Bukan pegBukan peg
Bukan peg
David Lesmana
 
Perpajakan by bu meika riba'ati
Perpajakan by bu meika riba'atiPerpajakan by bu meika riba'ati
Perpajakan by bu meika riba'ati
Ratri Indah
 
PPh 21
PPh 21PPh 21
PPh 21
wahyudijokountoro
 
Pajak penghasilan pasal 21
Pajak penghasilan pasal 21Pajak penghasilan pasal 21
Pajak penghasilan pasal 21
maryaxfate
 
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_new
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_newNatal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_new
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_new
natal kristiono
 
4 PPh Pasal 21.pptx
4 PPh Pasal 21.pptx4 PPh Pasal 21.pptx
4 PPh Pasal 21.pptx
AnandaAyu13
 
Tugas kelompok materi 6
Tugas kelompok materi 6Tugas kelompok materi 6
Tugas kelompok materi 6
Pusri Indariyah
 
Pajak Penghasilan
Pajak PenghasilanPajak Penghasilan
Pajak Penghasilan
Raja Matridi Aeksalo
 
KASUS PPH 21
KASUS PPH 21 KASUS PPH 21
KASUS PPH 21
Vadhalna Zulkarnaen
 
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptxSLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
WidiaNoviaShafira
 
Pengetahuan Dasar dan Perhitungan PPh-Pasal-21.pptx
Pengetahuan Dasar dan Perhitungan PPh-Pasal-21.pptxPengetahuan Dasar dan Perhitungan PPh-Pasal-21.pptx
Pengetahuan Dasar dan Perhitungan PPh-Pasal-21.pptx
MasTangguh1
 
PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...
PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...
PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...
Riki Ardoni
 
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh orang pribadi
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh orang pribadiPajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh orang pribadi
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh orang pribadi
ssuser676e10
 
Pajak Penghasilan 21 untuk semua kalangan, Tarif Efektif Terbaru
Pajak Penghasilan 21 untuk semua kalangan, Tarif Efektif TerbaruPajak Penghasilan 21 untuk semua kalangan, Tarif Efektif Terbaru
Pajak Penghasilan 21 untuk semua kalangan, Tarif Efektif Terbaru
NurJannahAbdiAziz
 
Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Adillah Putri
 
PAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.ppt
PAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.pptPAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.ppt
PAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.ppt
BesarArdhiNugraha
 
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.ppt
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.pptMATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.ppt
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.ppt
HandiPurnomo8
 
6 dan 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21.ppt
6 dan 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21.ppt6 dan 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21.ppt
6 dan 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21.ppt
CesiliaArum1
 
5_materi_pajak_pgds.pptx
5_materi_pajak_pgds.pptx5_materi_pajak_pgds.pptx
5_materi_pajak_pgds.pptx
LadasGaming
 
materi pajak kwrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
materi pajak kwrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjmateri pajak kwrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
materi pajak kwrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
ssuser68b127
 

Similar to PPh PASAL 21 BUKAN PEGAWAI (20)

Bukan peg
Bukan pegBukan peg
Bukan peg
 
Perpajakan by bu meika riba'ati
Perpajakan by bu meika riba'atiPerpajakan by bu meika riba'ati
Perpajakan by bu meika riba'ati
 
PPh 21
PPh 21PPh 21
PPh 21
 
Pajak penghasilan pasal 21
Pajak penghasilan pasal 21Pajak penghasilan pasal 21
Pajak penghasilan pasal 21
 
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_new
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_newNatal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_new
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_new
 
4 PPh Pasal 21.pptx
4 PPh Pasal 21.pptx4 PPh Pasal 21.pptx
4 PPh Pasal 21.pptx
 
Tugas kelompok materi 6
Tugas kelompok materi 6Tugas kelompok materi 6
Tugas kelompok materi 6
 
Pajak Penghasilan
Pajak PenghasilanPajak Penghasilan
Pajak Penghasilan
 
KASUS PPH 21
KASUS PPH 21 KASUS PPH 21
KASUS PPH 21
 
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptxSLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
 
Pengetahuan Dasar dan Perhitungan PPh-Pasal-21.pptx
Pengetahuan Dasar dan Perhitungan PPh-Pasal-21.pptxPengetahuan Dasar dan Perhitungan PPh-Pasal-21.pptx
Pengetahuan Dasar dan Perhitungan PPh-Pasal-21.pptx
 
PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...
PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...
PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...
 
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh orang pribadi
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh orang pribadiPajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh orang pribadi
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh orang pribadi
 
Pajak Penghasilan 21 untuk semua kalangan, Tarif Efektif Terbaru
Pajak Penghasilan 21 untuk semua kalangan, Tarif Efektif TerbaruPajak Penghasilan 21 untuk semua kalangan, Tarif Efektif Terbaru
Pajak Penghasilan 21 untuk semua kalangan, Tarif Efektif Terbaru
 
Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
 
PAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.ppt
PAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.pptPAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.ppt
PAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.ppt
 
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.ppt
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.pptMATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.ppt
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.ppt
 
6 dan 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21.ppt
6 dan 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21.ppt6 dan 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21.ppt
6 dan 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21.ppt
 
5_materi_pajak_pgds.pptx
5_materi_pajak_pgds.pptx5_materi_pajak_pgds.pptx
5_materi_pajak_pgds.pptx
 
materi pajak kwrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
materi pajak kwrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjmateri pajak kwrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
materi pajak kwrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
 

More from Riki Ardoni

Shift and Rotate - SHIFT RIGHT in SIEMENS TIA PORTAL.pdf
Shift and Rotate - SHIFT RIGHT in SIEMENS TIA PORTAL.pdfShift and Rotate - SHIFT RIGHT in SIEMENS TIA PORTAL.pdf
Shift and Rotate - SHIFT RIGHT in SIEMENS TIA PORTAL.pdf
Riki Ardoni
 
World Logic Operations - MULTIPLIXER [SWITCH - MEMILIH INPUT LEBIH DARI DU...
World Logic Operations - MULTIPLIXER [SWITCH - MEMILIH INPUT LEBIH DARI DU...World Logic Operations - MULTIPLIXER [SWITCH - MEMILIH INPUT LEBIH DARI DU...
World Logic Operations - MULTIPLIXER [SWITCH - MEMILIH INPUT LEBIH DARI DU...
Riki Ardoni
 
World Logic Operations - DECODE IN SIEMENS TIA PORTAL.pdf
World Logic Operations - DECODE IN SIEMENS TIA PORTAL.pdfWorld Logic Operations - DECODE IN SIEMENS TIA PORTAL.pdf
World Logic Operations - DECODE IN SIEMENS TIA PORTAL.pdf
Riki Ardoni
 
Future Value dari Investasi
Future Value dari InvestasiFuture Value dari Investasi
Future Value dari Investasi
Riki Ardoni
 
Growth Rate (Tingkat Pertumbuhan)
Growth Rate (Tingkat Pertumbuhan)Growth Rate (Tingkat Pertumbuhan)
Growth Rate (Tingkat Pertumbuhan)
Riki Ardoni
 
PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN (PPH) BADAN DI INDONESIA DARI WAKTU KE WAKTU
PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN (PPH) BADAN DI INDONESIA DARI WAKTU KE WAKTUPERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN (PPH) BADAN DI INDONESIA DARI WAKTU KE WAKTU
PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN (PPH) BADAN DI INDONESIA DARI WAKTU KE WAKTU
Riki Ardoni
 
10 VLOOKUP Alternative Formulas in Excel
10 VLOOKUP Alternative Formulas in Excel10 VLOOKUP Alternative Formulas in Excel
10 VLOOKUP Alternative Formulas in Excel
Riki Ardoni
 
FUNGSI INDEX & MATCH pada EXCEL.docx
FUNGSI INDEX & MATCH pada EXCEL.docxFUNGSI INDEX & MATCH pada EXCEL.docx
FUNGSI INDEX & MATCH pada EXCEL.docx
Riki Ardoni
 
Rumus FIND & SEARCH pada EXCEL
Rumus FIND & SEARCH pada EXCELRumus FIND & SEARCH pada EXCEL
Rumus FIND & SEARCH pada EXCEL
Riki Ardoni
 
PENJELASAN ATAS KETENTUAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR...
PENJELASAN ATAS KETENTUAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR...PENJELASAN ATAS KETENTUAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR...
PENJELASAN ATAS KETENTUAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR...
Riki Ardoni
 
BATAS WAKTU PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
BATAS WAKTU PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAKBATAS WAKTU PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
BATAS WAKTU PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
Riki Ardoni
 
Rumus DATE Excel
Rumus DATE ExcelRumus DATE Excel
Rumus DATE Excel
Riki Ardoni
 
Fungsi Tanda $ (Absolute) pada Excel
Fungsi Tanda $ (Absolute) pada ExcelFungsi Tanda $ (Absolute) pada Excel
Fungsi Tanda $ (Absolute) pada Excel
Riki Ardoni
 
BUKU BESAR PEMBANTU (subsidiary ledger) & JURNAL KHUSUS (special journal) - R...
BUKU BESAR PEMBANTU (subsidiary ledger) & JURNAL KHUSUS (special journal) - R...BUKU BESAR PEMBANTU (subsidiary ledger) & JURNAL KHUSUS (special journal) - R...
BUKU BESAR PEMBANTU (subsidiary ledger) & JURNAL KHUSUS (special journal) - R...
Riki Ardoni
 
AYAT JURNAL BALIK - Riki Ardoni
AYAT JURNAL BALIK - Riki ArdoniAYAT JURNAL BALIK - Riki Ardoni
AYAT JURNAL BALIK - Riki Ardoni
Riki Ardoni
 
CARA MEMBACA ANALISIS LAPORAN KEUANGAN ( How to Analysis Financial Statment) ...
CARA MEMBACA ANALISIS LAPORAN KEUANGAN ( How to Analysis Financial Statment) ...CARA MEMBACA ANALISIS LAPORAN KEUANGAN ( How to Analysis Financial Statment) ...
CARA MEMBACA ANALISIS LAPORAN KEUANGAN ( How to Analysis Financial Statment) ...
Riki Ardoni
 
PERSAMAAN AKUNTANSI
PERSAMAAN AKUNTANSIPERSAMAAN AKUNTANSI
PERSAMAAN AKUNTANSI
Riki Ardoni
 
Overview RUU Perubahan Kelima UU KUP 2021 - Riki Ardoni
Overview RUU Perubahan Kelima UU KUP 2021 - Riki ArdoniOverview RUU Perubahan Kelima UU KUP 2021 - Riki Ardoni
Overview RUU Perubahan Kelima UU KUP 2021 - Riki Ardoni
Riki Ardoni
 
METODE PENYUSUTAN DALAM KETENTUAN PERPAJAKAN
METODE PENYUSUTAN DALAM KETENTUAN PERPAJAKANMETODE PENYUSUTAN DALAM KETENTUAN PERPAJAKAN
METODE PENYUSUTAN DALAM KETENTUAN PERPAJAKAN
Riki Ardoni
 
Metode Penyusutan Aset Tetap (Tangible fixed assets)
Metode Penyusutan Aset Tetap (Tangible fixed assets)Metode Penyusutan Aset Tetap (Tangible fixed assets)
Metode Penyusutan Aset Tetap (Tangible fixed assets)
Riki Ardoni
 

More from Riki Ardoni (20)

Shift and Rotate - SHIFT RIGHT in SIEMENS TIA PORTAL.pdf
Shift and Rotate - SHIFT RIGHT in SIEMENS TIA PORTAL.pdfShift and Rotate - SHIFT RIGHT in SIEMENS TIA PORTAL.pdf
Shift and Rotate - SHIFT RIGHT in SIEMENS TIA PORTAL.pdf
 
World Logic Operations - MULTIPLIXER [SWITCH - MEMILIH INPUT LEBIH DARI DU...
World Logic Operations - MULTIPLIXER [SWITCH - MEMILIH INPUT LEBIH DARI DU...World Logic Operations - MULTIPLIXER [SWITCH - MEMILIH INPUT LEBIH DARI DU...
World Logic Operations - MULTIPLIXER [SWITCH - MEMILIH INPUT LEBIH DARI DU...
 
World Logic Operations - DECODE IN SIEMENS TIA PORTAL.pdf
World Logic Operations - DECODE IN SIEMENS TIA PORTAL.pdfWorld Logic Operations - DECODE IN SIEMENS TIA PORTAL.pdf
World Logic Operations - DECODE IN SIEMENS TIA PORTAL.pdf
 
Future Value dari Investasi
Future Value dari InvestasiFuture Value dari Investasi
Future Value dari Investasi
 
Growth Rate (Tingkat Pertumbuhan)
Growth Rate (Tingkat Pertumbuhan)Growth Rate (Tingkat Pertumbuhan)
Growth Rate (Tingkat Pertumbuhan)
 
PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN (PPH) BADAN DI INDONESIA DARI WAKTU KE WAKTU
PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN (PPH) BADAN DI INDONESIA DARI WAKTU KE WAKTUPERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN (PPH) BADAN DI INDONESIA DARI WAKTU KE WAKTU
PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN (PPH) BADAN DI INDONESIA DARI WAKTU KE WAKTU
 
10 VLOOKUP Alternative Formulas in Excel
10 VLOOKUP Alternative Formulas in Excel10 VLOOKUP Alternative Formulas in Excel
10 VLOOKUP Alternative Formulas in Excel
 
FUNGSI INDEX & MATCH pada EXCEL.docx
FUNGSI INDEX & MATCH pada EXCEL.docxFUNGSI INDEX & MATCH pada EXCEL.docx
FUNGSI INDEX & MATCH pada EXCEL.docx
 
Rumus FIND & SEARCH pada EXCEL
Rumus FIND & SEARCH pada EXCELRumus FIND & SEARCH pada EXCEL
Rumus FIND & SEARCH pada EXCEL
 
PENJELASAN ATAS KETENTUAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR...
PENJELASAN ATAS KETENTUAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR...PENJELASAN ATAS KETENTUAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR...
PENJELASAN ATAS KETENTUAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR...
 
BATAS WAKTU PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
BATAS WAKTU PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAKBATAS WAKTU PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
BATAS WAKTU PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
 
Rumus DATE Excel
Rumus DATE ExcelRumus DATE Excel
Rumus DATE Excel
 
Fungsi Tanda $ (Absolute) pada Excel
Fungsi Tanda $ (Absolute) pada ExcelFungsi Tanda $ (Absolute) pada Excel
Fungsi Tanda $ (Absolute) pada Excel
 
BUKU BESAR PEMBANTU (subsidiary ledger) & JURNAL KHUSUS (special journal) - R...
BUKU BESAR PEMBANTU (subsidiary ledger) & JURNAL KHUSUS (special journal) - R...BUKU BESAR PEMBANTU (subsidiary ledger) & JURNAL KHUSUS (special journal) - R...
BUKU BESAR PEMBANTU (subsidiary ledger) & JURNAL KHUSUS (special journal) - R...
 
AYAT JURNAL BALIK - Riki Ardoni
AYAT JURNAL BALIK - Riki ArdoniAYAT JURNAL BALIK - Riki Ardoni
AYAT JURNAL BALIK - Riki Ardoni
 
CARA MEMBACA ANALISIS LAPORAN KEUANGAN ( How to Analysis Financial Statment) ...
CARA MEMBACA ANALISIS LAPORAN KEUANGAN ( How to Analysis Financial Statment) ...CARA MEMBACA ANALISIS LAPORAN KEUANGAN ( How to Analysis Financial Statment) ...
CARA MEMBACA ANALISIS LAPORAN KEUANGAN ( How to Analysis Financial Statment) ...
 
PERSAMAAN AKUNTANSI
PERSAMAAN AKUNTANSIPERSAMAAN AKUNTANSI
PERSAMAAN AKUNTANSI
 
Overview RUU Perubahan Kelima UU KUP 2021 - Riki Ardoni
Overview RUU Perubahan Kelima UU KUP 2021 - Riki ArdoniOverview RUU Perubahan Kelima UU KUP 2021 - Riki Ardoni
Overview RUU Perubahan Kelima UU KUP 2021 - Riki Ardoni
 
METODE PENYUSUTAN DALAM KETENTUAN PERPAJAKAN
METODE PENYUSUTAN DALAM KETENTUAN PERPAJAKANMETODE PENYUSUTAN DALAM KETENTUAN PERPAJAKAN
METODE PENYUSUTAN DALAM KETENTUAN PERPAJAKAN
 
Metode Penyusutan Aset Tetap (Tangible fixed assets)
Metode Penyusutan Aset Tetap (Tangible fixed assets)Metode Penyusutan Aset Tetap (Tangible fixed assets)
Metode Penyusutan Aset Tetap (Tangible fixed assets)
 

Recently uploaded

Saket @ℂall @Girls ꧁❤ 9873940964 ❤꧂VIP Vishakha Singla Top Model Safe
Saket @ℂall @Girls ꧁❤ 9873940964 ❤꧂VIP Vishakha Singla Top Model SafeSaket @ℂall @Girls ꧁❤ 9873940964 ❤꧂VIP Vishakha Singla Top Model Safe
Saket @ℂall @Girls ꧁❤ 9873940964 ❤꧂VIP Vishakha Singla Top Model Safe
kumkum tuteja$A17
 
Contoh mosi debat ekonomi terupdate untuk SMA
Contoh mosi debat ekonomi terupdate untuk SMAContoh mosi debat ekonomi terupdate untuk SMA
Contoh mosi debat ekonomi terupdate untuk SMA
iaku4466
 
PPT Fintech Pert 11_Tranformasi Bank Digital.pdf
PPT Fintech Pert 11_Tranformasi Bank Digital.pdfPPT Fintech Pert 11_Tranformasi Bank Digital.pdf
PPT Fintech Pert 11_Tranformasi Bank Digital.pdf
icharamang
 
Etika Bisnis dan Profesi 5 Etika Perlindungan Karyawan dan Konsumen.pptx.pdf
Etika Bisnis dan Profesi 5 Etika Perlindungan Karyawan dan Konsumen.pptx.pdfEtika Bisnis dan Profesi 5 Etika Perlindungan Karyawan dan Konsumen.pptx.pdf
Etika Bisnis dan Profesi 5 Etika Perlindungan Karyawan dan Konsumen.pptx.pdf
KakBian
 
Akutansi Manajemen Analisis CAPEX pada perusahaan
Akutansi Manajemen Analisis CAPEX pada perusahaanAkutansi Manajemen Analisis CAPEX pada perusahaan
Akutansi Manajemen Analisis CAPEX pada perusahaan
pradayantiintan
 
Raja Jaya Wardhana E2_20240515_120143_0000.pdf
Raja Jaya Wardhana E2_20240515_120143_0000.pdfRaja Jaya Wardhana E2_20240515_120143_0000.pdf
Raja Jaya Wardhana E2_20240515_120143_0000.pdf
RajaJayaW
 
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia FarmaObat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma
yogita singh$A17
 
Mayur Vihar @ℂall @Girls ꧁❤ 9873777170 ❤꧂VIP Arti Singh Top Model Safe
Mayur Vihar @ℂall @Girls ꧁❤ 9873777170 ❤꧂VIP Arti Singh Top Model SafeMayur Vihar @ℂall @Girls ꧁❤ 9873777170 ❤꧂VIP Arti Singh Top Model Safe
Mayur Vihar @ℂall @Girls ꧁❤ 9873777170 ❤꧂VIP Arti Singh Top Model Safe
aarusi sexy model
 
SBOSLOT99 : SITUS SLOT ONLINE TERPERCAYA DAN DEPOSIT PULSA TANPA POTONGAN
SBOSLOT99 : SITUS SLOT ONLINE TERPERCAYA DAN DEPOSIT PULSA TANPA POTONGANSBOSLOT99 : SITUS SLOT ONLINE TERPERCAYA DAN DEPOSIT PULSA TANPA POTONGAN
SBOSLOT99 : SITUS SLOT ONLINE TERPERCAYA DAN DEPOSIT PULSA TANPA POTONGAN
SBOSLOT99
 
Pemeriksaan Pajak Perusahaan, Ini yang perlu diketahui! enforcea.com EnforceA...
Pemeriksaan Pajak Perusahaan, Ini yang perlu diketahui! enforcea.com EnforceA...Pemeriksaan Pajak Perusahaan, Ini yang perlu diketahui! enforcea.com EnforceA...
Pemeriksaan Pajak Perusahaan, Ini yang perlu diketahui! enforcea.com EnforceA...
EnforceA Real Solution
 
Tugas 2 Kasus Kredit Fiktif Investree.pdf
Tugas 2 Kasus Kredit Fiktif Investree.pdfTugas 2 Kasus Kredit Fiktif Investree.pdf
Tugas 2 Kasus Kredit Fiktif Investree.pdf
wulan130123
 
SIKLUS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI LANJUTAN.pptx
SIKLUS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI LANJUTAN.pptxSIKLUS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI LANJUTAN.pptx
SIKLUS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI LANJUTAN.pptx
TheodoraYantiP
 
Nehru Place @ℂall @Girls ꧁❤ 9873940964 ❤꧂VIP Golu Mishra Top Model Safe
Nehru Place @ℂall @Girls ꧁❤ 9873940964 ❤꧂VIP Golu Mishra Top Model SafeNehru Place @ℂall @Girls ꧁❤ 9873940964 ❤꧂VIP Golu Mishra Top Model Safe
Nehru Place @ℂall @Girls ꧁❤ 9873940964 ❤꧂VIP Golu Mishra Top Model Safe
hina dixit$A17
 
Pertemuan-15-Pengendalian-Internal-dan-Audit-SP(1).pptx
Pertemuan-15-Pengendalian-Internal-dan-Audit-SP(1).pptxPertemuan-15-Pengendalian-Internal-dan-Audit-SP(1).pptx
Pertemuan-15-Pengendalian-Internal-dan-Audit-SP(1).pptx
WindyPermata2
 
Teori produksi dan pengantar mikro ekonomi
Teori produksi dan pengantar mikro ekonomiTeori produksi dan pengantar mikro ekonomi
Teori produksi dan pengantar mikro ekonomi
HabsyahFitriAryani1
 
INOVASI DAN TEKNOLOGI UNTUK MENGENDALIKAN KEAMANAN PANGAN.pptx
INOVASI DAN TEKNOLOGI UNTUK MENGENDALIKAN KEAMANAN PANGAN.pptxINOVASI DAN TEKNOLOGI UNTUK MENGENDALIKAN KEAMANAN PANGAN.pptx
INOVASI DAN TEKNOLOGI UNTUK MENGENDALIKAN KEAMANAN PANGAN.pptx
ArifansyahRifly
 
Sea Bank Fintech tengang bank digital.pptx
Sea Bank Fintech tengang bank digital.pptxSea Bank Fintech tengang bank digital.pptx
Sea Bank Fintech tengang bank digital.pptx
10IPutuAgusSupatyana
 
Tugas Mata kuliah Akuntansi Manajemen : Analisis Prilaku Biaya
Tugas Mata kuliah Akuntansi Manajemen : Analisis Prilaku BiayaTugas Mata kuliah Akuntansi Manajemen : Analisis Prilaku Biaya
Tugas Mata kuliah Akuntansi Manajemen : Analisis Prilaku Biaya
Citra259629
 
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.pptx
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.pptxKETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.pptx
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.pptx
TheodoraYantiP
 
I Putu Agus Supatyana Manajemen Akuntansi 10.pdf
I Putu Agus Supatyana Manajemen Akuntansi 10.pdfI Putu Agus Supatyana Manajemen Akuntansi 10.pdf
I Putu Agus Supatyana Manajemen Akuntansi 10.pdf
tugasguskotak
 

Recently uploaded (20)

Saket @ℂall @Girls ꧁❤ 9873940964 ❤꧂VIP Vishakha Singla Top Model Safe
Saket @ℂall @Girls ꧁❤ 9873940964 ❤꧂VIP Vishakha Singla Top Model SafeSaket @ℂall @Girls ꧁❤ 9873940964 ❤꧂VIP Vishakha Singla Top Model Safe
Saket @ℂall @Girls ꧁❤ 9873940964 ❤꧂VIP Vishakha Singla Top Model Safe
 
Contoh mosi debat ekonomi terupdate untuk SMA
Contoh mosi debat ekonomi terupdate untuk SMAContoh mosi debat ekonomi terupdate untuk SMA
Contoh mosi debat ekonomi terupdate untuk SMA
 
PPT Fintech Pert 11_Tranformasi Bank Digital.pdf
PPT Fintech Pert 11_Tranformasi Bank Digital.pdfPPT Fintech Pert 11_Tranformasi Bank Digital.pdf
PPT Fintech Pert 11_Tranformasi Bank Digital.pdf
 
Etika Bisnis dan Profesi 5 Etika Perlindungan Karyawan dan Konsumen.pptx.pdf
Etika Bisnis dan Profesi 5 Etika Perlindungan Karyawan dan Konsumen.pptx.pdfEtika Bisnis dan Profesi 5 Etika Perlindungan Karyawan dan Konsumen.pptx.pdf
Etika Bisnis dan Profesi 5 Etika Perlindungan Karyawan dan Konsumen.pptx.pdf
 
Akutansi Manajemen Analisis CAPEX pada perusahaan
Akutansi Manajemen Analisis CAPEX pada perusahaanAkutansi Manajemen Analisis CAPEX pada perusahaan
Akutansi Manajemen Analisis CAPEX pada perusahaan
 
Raja Jaya Wardhana E2_20240515_120143_0000.pdf
Raja Jaya Wardhana E2_20240515_120143_0000.pdfRaja Jaya Wardhana E2_20240515_120143_0000.pdf
Raja Jaya Wardhana E2_20240515_120143_0000.pdf
 
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia FarmaObat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma
 
Mayur Vihar @ℂall @Girls ꧁❤ 9873777170 ❤꧂VIP Arti Singh Top Model Safe
Mayur Vihar @ℂall @Girls ꧁❤ 9873777170 ❤꧂VIP Arti Singh Top Model SafeMayur Vihar @ℂall @Girls ꧁❤ 9873777170 ❤꧂VIP Arti Singh Top Model Safe
Mayur Vihar @ℂall @Girls ꧁❤ 9873777170 ❤꧂VIP Arti Singh Top Model Safe
 
SBOSLOT99 : SITUS SLOT ONLINE TERPERCAYA DAN DEPOSIT PULSA TANPA POTONGAN
SBOSLOT99 : SITUS SLOT ONLINE TERPERCAYA DAN DEPOSIT PULSA TANPA POTONGANSBOSLOT99 : SITUS SLOT ONLINE TERPERCAYA DAN DEPOSIT PULSA TANPA POTONGAN
SBOSLOT99 : SITUS SLOT ONLINE TERPERCAYA DAN DEPOSIT PULSA TANPA POTONGAN
 
Pemeriksaan Pajak Perusahaan, Ini yang perlu diketahui! enforcea.com EnforceA...
Pemeriksaan Pajak Perusahaan, Ini yang perlu diketahui! enforcea.com EnforceA...Pemeriksaan Pajak Perusahaan, Ini yang perlu diketahui! enforcea.com EnforceA...
Pemeriksaan Pajak Perusahaan, Ini yang perlu diketahui! enforcea.com EnforceA...
 
Tugas 2 Kasus Kredit Fiktif Investree.pdf
Tugas 2 Kasus Kredit Fiktif Investree.pdfTugas 2 Kasus Kredit Fiktif Investree.pdf
Tugas 2 Kasus Kredit Fiktif Investree.pdf
 
SIKLUS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI LANJUTAN.pptx
SIKLUS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI LANJUTAN.pptxSIKLUS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI LANJUTAN.pptx
SIKLUS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI LANJUTAN.pptx
 
Nehru Place @ℂall @Girls ꧁❤ 9873940964 ❤꧂VIP Golu Mishra Top Model Safe
Nehru Place @ℂall @Girls ꧁❤ 9873940964 ❤꧂VIP Golu Mishra Top Model SafeNehru Place @ℂall @Girls ꧁❤ 9873940964 ❤꧂VIP Golu Mishra Top Model Safe
Nehru Place @ℂall @Girls ꧁❤ 9873940964 ❤꧂VIP Golu Mishra Top Model Safe
 
Pertemuan-15-Pengendalian-Internal-dan-Audit-SP(1).pptx
Pertemuan-15-Pengendalian-Internal-dan-Audit-SP(1).pptxPertemuan-15-Pengendalian-Internal-dan-Audit-SP(1).pptx
Pertemuan-15-Pengendalian-Internal-dan-Audit-SP(1).pptx
 
Teori produksi dan pengantar mikro ekonomi
Teori produksi dan pengantar mikro ekonomiTeori produksi dan pengantar mikro ekonomi
Teori produksi dan pengantar mikro ekonomi
 
INOVASI DAN TEKNOLOGI UNTUK MENGENDALIKAN KEAMANAN PANGAN.pptx
INOVASI DAN TEKNOLOGI UNTUK MENGENDALIKAN KEAMANAN PANGAN.pptxINOVASI DAN TEKNOLOGI UNTUK MENGENDALIKAN KEAMANAN PANGAN.pptx
INOVASI DAN TEKNOLOGI UNTUK MENGENDALIKAN KEAMANAN PANGAN.pptx
 
Sea Bank Fintech tengang bank digital.pptx
Sea Bank Fintech tengang bank digital.pptxSea Bank Fintech tengang bank digital.pptx
Sea Bank Fintech tengang bank digital.pptx
 
Tugas Mata kuliah Akuntansi Manajemen : Analisis Prilaku Biaya
Tugas Mata kuliah Akuntansi Manajemen : Analisis Prilaku BiayaTugas Mata kuliah Akuntansi Manajemen : Analisis Prilaku Biaya
Tugas Mata kuliah Akuntansi Manajemen : Analisis Prilaku Biaya
 
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.pptx
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.pptxKETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.pptx
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.pptx
 
I Putu Agus Supatyana Manajemen Akuntansi 10.pdf
I Putu Agus Supatyana Manajemen Akuntansi 10.pdfI Putu Agus Supatyana Manajemen Akuntansi 10.pdf
I Putu Agus Supatyana Manajemen Akuntansi 10.pdf
 

PPh PASAL 21 BUKAN PEGAWAI

  • 1. RIKI ARDONI RikiArdoni17@gmail.com PPh PASAL 21 BUKAN PEGAWAI Penerima penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. SUBJEK PAJAK Dalam Pasal 3 PER 16 tahun 2016, dijelaskan bahwa Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi: 1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya; 3. Olahragawan; 4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  • 2. RIKI ARDONI RikiArdoni17@gmail.com 6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; 7. Agen iklan; 8. Pengawas atau pengelola proyek; 9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara; 10.Petugas penjaja barang dagangan; 11.Petugas dinas luar asuransi; dan/atau 12.Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya; OBJEK PAJAK BAGI BUKAN PEGAWAI Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan. PERHITUNGAN PPh 21 BUKAN PEGAWAI 1) BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN. Imbalan kepada Bukan Pegawai yang Bersifat Berkesinambungan adalah imbalan kepada Bukan Pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari 1 kali dalam 1 tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. a. PPh Pasal 21 = Jumlah kumulatif PKP x tarif progresif Pasal 17 UU PPh b. PKP = (50% x Penghasilan Bruto) – PTKP per bulan; c. PTKP dapat menjadi pengurang jika memenuhi syarat: • Yang bersangkutan memiliki NPWP; dan • Hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja.
  • 3. RIKI ARDONI RikiArdoni17@gmail.com 2) BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT TIDAK BERKESINAMBUNGAN. Imbalan kepada Bukan Pegawai yang Bersifat TIDAK Berkesinambungan adalah imbalan kepada Bukan Pegawai yang dibayar atau terutang hanya 1 kali dalam 1 tahun. a. PPh Pasal 21 = DPP x tarif progresif Pasal 17 UU PPh b. PKP = 50% x Penghasilan Bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada Bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI 1. PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA PENGHASILAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN a) CONTOH PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS JASA DOKTER YANG PRAKTIK DI RUMAH SAKIT DAN/ATAU KLINIK dr. Samudera Putra, Sp.OG merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan terkenal yang melakukan praktik di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada dr. Samudera Putra, Sp.OG pada setiap akhir bulan. Selain praktik di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak, dr. Samudera Putra, Sp.OG juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya, dr. Samudera Putra, Sp.OG telah memiliki NPWP dan pada tahun 2016, jasa dokter yang dibayarkan pasien dari praktik dr. Samudera Putra, Sp.OG di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak adalah sebagai berikut:
  • 4. RIKI ARDONI RikiArdoni17@gmail.com Bulan Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rupiah) Januari 45.000.000 Februari 49.000.000 Maret 47.000.000 April 40.000.000 Mei 44.000.000 Juni 52.000.000 Juli 40.000.000 Agustus 35.000.000 September 45.000.000 Oktober 44.000.000 Nopember 43.000.000 Desember 40.000.000 JUMLAH 524.000.000 Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2016: Bulan Jasa Dokter yang dibayar Pasien Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh PPh Pasal 21 terutang (1) (2) (3) = 50% x (2) (4) (5) (6) = (3) x (5) Januari 45.000.000 22.500.000 22.500.000 5% 1.125.000 Februari 49.000.000 24.500.000 47.000.000 5% 1.225.000 Maret 47.000.000 3.000.000 50.000.000 5% 150.000 20.500.000 70.500.000 15% 3.075.000 April 40.000.000 20.000.000 90.500.000 15% 3.000.000 Mei 44.000.000 22.000.000 112.500.000 15% 3.300.000 Juni 52.000.000 26.000.000 138.500.000 15% 3.900.000 Juli 40.000.000 20.000.000 158.500.000 15% 3.000.000 Agustus 35.000.000 17.500.000 176.000.000 15% 2.625.000 September 45.000.000 22.500.000 198.500.000 15% 3.375.000 Oktober 44.000.000 22.000.000 220.500.000 15% 3.300.000 Nopember 43.000.000 21.500.000 242.000.000 15% 3.225.000 Desember 40.000.000 8.000.000 250.000.000 15% 1.200.000 12.000.000 262.000.000 25% 3.000.000 JUMLAH 524.000.000 262.000.000 35.500.000 Apabila dr. Samudera Putra, Sp.OG tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 21 terutang adalah sebesar 120% dari PPh Pasal 21 terutang sebagaimana contoh tersebut.
  • 5. RIKI ARDONI RikiArdoni17@gmail.com b) CONTOH PERHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS KOMISI YANG DIBAYARKAN KEPADA PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI (BUKAN SEBAGAI PEGAWAI PERUSAHAAN ASURANSI) Ety Rahmawati adalah petugas dinas luar asuransi dari PT Tabaru Life. Suami Ety Rahmawati telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan mempunyai NPWP, dan yang bersangkutan bekerja pada PT Kersamanah. Ety Rahmawati telah menyampaikan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi kartu keluarga kepada pemotong pajak. Ety Rahmawati hanya memperoleh penghasilan dari kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi, dan telah menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan hal tersebut kepada PT Tabaru Life. Pada tahun 2016, penghasilan yang diterima oleh Ety Rahmawati sebagai petugas dinas luar asuransi dari PT Tabaru Life adalah sebagai berikut: Bulan Penghasilan Bruto (1) (2) Januari 45.000.000 Februari 45.000.000 Maret 48.000.000 April 52.000.000 Mei 55.000.000 Juni 58.000.000 Juli 58.000.000 Agustus 62.000.000 September 65.000.000 Oktober 66.000.000 Nopember 68.000.000 Desember 70.000.000 JUMLAH 692.000.000
  • 6. RIKI ARDONI RikiArdoni17@gmail.com Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2016 adalah: Bulan Penghasilan Bruto 50% dari Penghasilan Bruto PTKP penghasilan Kena Pajak (PhKP) Penghasilan Kena Pajak Kumulatif Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh PPh Pasal 21 terutang (1) (2) (3) = 50% x (2) (4) (5) = (3) - (4) (6) (7) (8) = (5) x (7) Januari 45.000.000 22.500.000 4.500.000 18.000.000 18.000.000 5% 900.000 Februari 45.000.000 22.500.000 4.500.000 18.000.000 36.000.000 5% 900.000 Maret 48.000.000 24.000.000 4.500.000 14.000.000 50.000.000 5% 700.000 5.500.000 55.500.000 15% 825.000 April 52.000.000 26.000.000 4.500.000 21.500.000 77.000.000 15% 3.225.000 Mei 55.000.000 27.500.000 4.500.000 23.000.000 100.000.000 15% 3.450.000 Juni 58.000.000 29.000.000 4.500.000 24.500.000 124.500.000 15% 3.675.000 Juli 58.000.000 29.000.000 4.500.000 24.500.000 149.000.000 15% 3.675.000 Agustus 62.000.000 31.000.000 4.500.000 26.500.000 175.500.000 15% 3.975.000 September 65.000.000 32.500.000 4.500.000 28.000.000 203.500.000 15% 4.200.000 Oktober 66.000.000 33.000.000 4.500.000 28.500.000 232.000.000 15% 4.275.000 Nopember 68.000.000 34.000.000 4.500.000 18.000.000 250.000.000 15% 2.700.000 11.500.000 261.500.000 25% 2.875.000 Desember 70.000.000 35.000.000 4.500.000 30.500.000 292.000.000 25% 7.625.000 JUMLAH 692.000.000 346.000.000 43.000.000 Dalam hal Ety Rahmawati tidak dapat menunjukkan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi kartu keluarga dan Ety Rahmawati sendiri tidak memiliki NPWP, maka perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan sebagaimana contoh tersebut namun tidak memperoleh pengurangan PTKP setiap bulan, dan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar 120% dari PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang dari yang memiliki NPWP sebagaimana penghitungan berikut ini:
  • 7. RIKI ARDONI RikiArdoni17@gmail.com Dalam hal suami Ety Rahmawati atau Ety Rahmawati sendiri telah memiliki NPWP, tetapi Ety Rahmawati mempunyai penghasilan lain di luar kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi, maka perhitungan PPh Pasal 21 terutang adalah sebagaimana contoh tersebut, namun tidak dikenakan tarif 20% lebih tinggi karena yang bersangkutan atau suaminya telah memiliki NPWP. Bulan Penghasilan Bruto 50% dari Penghasilan Bruto Penghasilan Kena Pajak Kumulatif Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh Tarif tidak memiliki NPWP PPh Pasal 21 terutang (1) (2) (3) = 50% x (2) (4) (5) (6) (7) = (3) x (5) x (6) Januari 45.000.000 22.500.000 22.500.000 5% 120% 1.350.000 Februari 45.000.000 22.500.000 45.000.000 5% 120% 1.350.000 Maret 48.000.000 5.000.000 50.000.000 5% 120% 300.000 19.000.000 69.000.000 15% 120% 3.420.000 April 52.000.000 26.000.000 95.000.000 15% 120% 4.680.000 Mei 55.000.000 27.500.000 122.500.000 15% 120% 4.950.000 Juni 58.000.000 29.000.000 151.500.000 15% 120% 5.220.000 Juli 58.000.000 29.000.000 180.500.000 15% 120% 5.220.000 Agustus 62.000.000 31.000.000 211.500.000 15% 120% 5.580.000 September 65.000.000 32.500.000 244.000.000 15% 120% 5.850.000 Oktober 66.000.000 6.000.000 250.000.000 15% 120% 1.080.000 27.000.000 277.000.000 25% 120% 8.100.000 Nopember 68.000.000 34.000.000 311.000.000 25% 120% 10.200.000 Desember 70.000.000 35.000.000 346.000.000 25% 120% 10.500.000 JUMLAH 692.000.000 346.000.000 67.800.000
  • 8. RIKI ARDONI RikiArdoni17@gmail.com 2. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN 1) Nashrun Berlianto melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Cahaya Kurnia dengan fee sebesar Rp5.000.000. Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar : PPh 21 terutang = Tarif Progresif x DPP = Tarif Progresif Pasal 17 UU PPh x [ 50% x Penghasilan Bruto] = 5% x 50% x 5.000.000 = 125.000 Dalam hal Nashrun Berlianto tidak memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal 21 yang terutang menjadi sebesar : 120% x 5% x 50% 5.000.000 = 150.000 2) Toga Marolop Simanjuntak adalah seorang pengacara. Dalam menangani sebuah kasus, Toga Marolop Simanjuntak mendapatkan fee sebesar Rp450.000.000 dari PT Manis Manja. Perhitungan dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21: DPP 50% x 450.000.000 = 225.000.000 PPh Pasal 21 terutang : 5% x 50.000.000 = 2.500.000 15% x 175.000.000 = 26.250.000 28.750.000 Dalam hal Toga Marolop Simanjuntak tidak memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal 21 yang terutang menjadi sebesar: Tidak punya NPWP 120% x 28.750.000 = 34.500.000
  • 9. RIKI ARDONI RikiArdoni17@gmail.com 3. CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI, SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN JASA YANG DALAM PEMBERIAN JASANYA MEMPEKERJAKAN ORANG LAIN SEBAGAI PEGAWAINYA DAN/ATAU MELAKUKAN PENYERAHAN MATERIAL/ BAHAN Dedy Efriliansyah melakukan jasa perawatan AC kepada PT Wahana Jaya dengan imbalan Rp 10.000.000,00. Dedy Efriliansyah mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar Rp 180.000,00. Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang selama melakukan pekerjaan sebesar Rp4.500.000,00. Selain itu, Dedy Efriliansyah membeli spare part AC yang dipakai untuk perawatan AC sebesar Rp 1.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang adalah sebagai berikut: a) Dalam hal berdasarkan perjanjian serta dokumen yang diberikan Dedy Efriliansyah, dapat diketahui bagian imbalan bruto yang merupakan upah yang harus dibayarkan kepada pekerja harian yang dipekerjakan oleh Dedy Efriliansyah dan biaya untuk membeli spare part AC, maka jumlah imbalan bruto sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya atas imbalan yang diberikan kepada Dedy Efriliansyah adalah sebesar imbalan bruto dikurangi bagian upah tenaga kerja harian yang dipekerjakan Dedy Efriliansyah dan biaya spare part AC, sebagaimana dalam contoh adalah sebesar: Rp 10.000.000,00 - Rp4.500.000,00 - Rp1.000.000,00 = Rp4.500.000,00 PPh Pasal 21 yang harus dipotong PT Wahana Jaya atas penghasilan yang diterima Dedy Efriliansyah adalah sebesar: 5% x 50% x Rp4.500.000,00 = Rp112.500,00 Dalam hal Dedy Efriliansyah tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya menjadi: 120% x 5% x 50% x Rp4.500.000,00 = Rp135.000,00
  • 10. RIKI ARDONI RikiArdoni17@gmail.com b) Dalam hal PT Wahana Jaya tidak memperoleh informasi berdasarkan perjanjian yang dilakukan atau dokumen yang diberikan oleh Dedy Efriliansyah mengenai upah yang harus dikeluarkan Dedy Efriliansyah atau pembelian material/bahan, PPh Pasal 21 yang harus dipotong PT Wahana Jaya adalah jumlah sebesar : 5% x 50% x Rp 10.000.000,00 = Rp250.000,00 Dalam hal Dedy Efriliansyah tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya menjadi: 120% x 5% x 50% x Rp 10.000.000,00 = Rp300.000,00 Catatan: Untuk pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Dedy Efriliansyah.