Pert.15 Kuasa Hukum Pajak vs Konsultan Hukum Pajak.ppt
•Download as PPT, PDF•
0 likes•13 views
Kuasa hukum pajak
Report
Share
Related slideshows
Recommended for you
Recommended for you
Recommended for you
Recommended for you
Recommended for you
More Related Content
Similar to Pert.15 Kuasa Hukum Pajak vs Konsultan Hukum Pajak.ppt
Similar to Pert.15 Kuasa Hukum Pajak vs Konsultan Hukum Pajak.ppt (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Pert.15 Kuasa Hukum Pajak vs Konsultan Hukum Pajak.ppt
- 1. Konsultan Hukum Pajak – Kuasa Hukum Pajak GG
- 3. Konsultan Hukum Pajak Definisi • Orang yang memberikan arahan seputar pajak perpajakan kepada klien agar dapat menjalankan hak dan kewajiban pajaknya sesuai undang-undang Dasar Hukum • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak
- 4. Kuasa Hukum Pajak Definisi •Orang yang dapat mewakili atau mendampingi para pihak yang bersengketa dalam Pengadilan Pajak Dasar Hukum • Pasal 1 angka 2 PMK 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak
- 5. Perbedaan 1.Background pendidikan Konsultan pajak harus memiliki Sertifikat Brevet Perpajakan Kuasa hukum pajak adh ulusan perguruan tinggi dg bidang studi perpajakan, cukai, kepabeanan, akuntansi, atau administrasi fiskal. (termasuk Sarjana Hukum (Advokat)) 2.Layanan yang diberikan Konsultan pajak akan memberikan konsultasi perpajakan untuk wajib pajak, supaya klien bisa menjalankan hak dan kewajiban dalam konteks pajak Kuasa hukum pajak memberikan pelayanan berupa pendampingan atau mewakili pihak yang sedang bersengketa atau berperkara di Pengadilan Pajak 3.Perizinan Konsultan pajak bisa memiliki sertifikat profesional tingkat A, B, dan C sesuai bidangnya Kuasa hukum pajak harus punya izin kuasa dari Sekretariat Pengadilan Pajak untuk bisa menjalankan pekerjaannya
- 7. Syarat Konsultan Hukum Pajak 1.Warga Negara Indonesia; 1.bertempat tinggal di Indonesia; 1.tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah; 1.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; 1.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; 1.menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak; dan 1.memiliki Sertifikat Konsultan Pajak.
- 8. Kekhususan Konsultan Hukum Pajak Khusus untuk orang yang pernah mengabdikan diri sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Pajak dan mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum mencapai batas usia pensiun, selain memenuhi syarat-syarat umum namun ada hal lain yang perlu diperhatikan yaitu: diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri; dan telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- 9. Kekhususan Konsultan Hukum Pajak Khusus untuk pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, selain memenuhi syarat-syarat umum namun ada hal lain yang perlu diperhatikan yaitu: mengabdikan diri sekurang-kurangnya untuk masa 20 (dua puluh) tahun di Direktorat Jenderal Pajak; selama mengabdikan diri di Direktorat Jenderal Pajak tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian; mengakhiri masa baktinya di lingkungan kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan memperoleh hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pensiun.
- 10. Izin Praktik Konsultan Hukum Pajak (1/4) Izin Praktik yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk (dimulai dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak) Menyampaikan surat permohonan sesuai dengan Lampiran I, PMK 111 Tahun 2014 yang Dimana harus memenuhi informasi antara lain: Daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan yang dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak
- 11. Izin Praktik Konsultan Hukum Pajak (2/4) Menyampaikan surat permohonan sesuai dengan Lampiran I, PMK 111 Tahun 2014 yang Dimana harus memenuhi informasi antara lain: Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI); Pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 12. Izin Praktik Konsultan Hukum Pajak (3/4) Menyampaikan surat permohonan sesuai dengan Lampiran I, PMK 111 Tahun 2014 yang Dimana harus memenuhi informasi antara lain: Surat pernyataan tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak;
- 13. Izin Praktik Konsultan Hukum Pajak (4/4) Menyampaikan surat permohonan sesuai dengan Lampiran I, PMK 111 Tahun 2014 yang Dimana harus memenuhi informasi antara lain: Surat pernyataan yang berisi komitmen untuk melaksanakan peraturan perundangundangan perpajakan dengan sebaik- baiknya dan sebenar-benarnya yang dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV fotokopi surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri atau surat keputusan pensiun
- 14. Hal Yang Perlu Diperhatikan Sebagai Konsultan Hukum Pajak Izin Praktik terdiri dari 3 tingkatan yaitu A,B, dan C Izin praktik berlaku di seluruh wilayah Indonesia Izin Praktik hanya dapat dipergunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam Keputusan tentang Izin Praktik dan tidak dapat dipindahtangankan atau diwariskan, termasuk diwaralabakan atau yang sejenisnya Permohonan untuk memperoleh Izin Praktik harus diajukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Konsultan Pajak (perlu diketahui masa kadaluwarsa sertifikat konsultan pajak adalah 2 tahun untuk menjadi syarat izin praktik, saat praktik berjalan maka sertifikat tersebut berlaku selamanya) Tanda terima nya: Kartu Izin Praktik jk.waktu : 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Praktik Permohonan perpanjangan diajukan kpd DJP
- 15. • OP dan Badan • OP & Badan kec. WP PMA & BUT dg P3B • Orang Pribadi Sertifikat Konsultan Pajak Tingkat A Sertifikat Konsultan Pajak Tingkat B Sertifikat Konsultan Pajak Tingkat C Jenis Jenis Sertifikat Konsultan Pajak
- 16. Syarat Memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak Lulus Ujian Sertifikasi KP Memiliki Ijazah S1 atau DIV di program studi pajak dari univ yang ditetapkan Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak Mengikuti kegiatan penyetaraan Tingkat sertifikasi bagi pensiunan DJP
- 17. Kewajiban Konsultan Hukum Pajak Memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan; Mematuhi kode etik Konsultan Pajak dan berpedoman pada standar profesi Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak; Mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan atau diakui oleh Asosiasi Konsultan Pajak dan memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan; Menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak; dan Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan pada nama dan alamat rumah dan kantor dengan melampirkan bukti perubahan dimaksud
- 19. Syarat Kuasa Hukum Pajak Warga Negara Indonesia; Memiliki izin kuasa hukum; Memiliki Surat Kuasa Khusus yang asli dari pihak yang bersengketa untuk mendampingi atau mewakili mereka; Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan; Berijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi oleh instansi yang berwenang; memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- 20. Syarat Kuasa Hukum Pajak Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mempunyai bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 (dua) tahun terakhir tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pej a bat negara menandatangani pakta integritas telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun setelah diberhentikan dengan hormat sebagai Hakim Pengadilan Pajak untuk orang yang pernah mengabdikan diri sebagai Hakim Pengadilan Pajak Pas Foto terakhir berwarna dan berlatar belakang merah dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar, dengan ketentuan foto lurus dan menghadap ke depan Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan (kemenkeu.go.id)
- 21. Alur Pengajuan Kuasa Hukum Pajak
- 22. Alur Pengajuan Kuasa Hukum Pajak
- 23. Pemahaman Pengetahuan Kuasa Hukum Pajak Ijazah SarjanajDiploma IV di bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan/ atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi; atau Ijazah Sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi selain dalam bidang se bagaimana dimaksud dalam huruf a yang dilengkapi dengan salah satu bukti tambahan sebagai berikut: ijazah Diploma III perpajakan dan/ atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi; brevet perpajakan dari instansi atau lembaga penyelenggara brevet perpajakan; sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai dari instansi atau lembaga pendidikan dan pelatihan kepabeanan dan cukai; atau surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerin tah di bidang teknis perpajakan dan/ atau kepabeanan dan cukai
- 24. Syarat Perpanjangan Izin Kuasa Hukum Pajak Permohonan diajukan 30 hari sebelum masa berlaku berakhir Jika diajukan pada misalkan 20 hari, maka skema yang dikenakan seperti pengajuan kuasa hukum pajak mula mula Pemohon dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh IKH Bidang Perpajakan dan IKH Bidang Kepabeanan dan Cukai. Permohonan izin disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Pajak untuk masing- masing jenis IKH + syarat dokumen (2 rangkap), khusus untuk persyaratan SKCK dalam salah satu permohonan jenis IKH dapat menggunakan SKCK fotokopi, namun harus diajukan pada hari yang sama.
- 25. Syarat Perpanjangan Izin Kuasa Hukum Pajak Surat Permohonan Perpanjangan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak Daftar Riwayat Hidup Fotokopi KTP Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 (dua) tahun terakhir Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku g. Pas Foto terakhir berwarna dan berlatar belakang merah dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar, dengan ketentuan foto lurus dan menghadap ke depan Fotokopi Salinan Keputusan Ketua tentang Izin Kuasa Hukum terakhir Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum Terakhir
- 26. Tampilan Produk Layanan Kuasa Hukum Pajak Nomor Kuasa Hukum Pajak Nama Kuasa Hukum Pajak
- 27. Tampilan Produk Layanan Kuasa Hukum Pajak OPEN
- 28. Terima Kasih