SlideShare a Scribd company logo

ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)

•Download as PPTX, PDF•
•
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, fungsi, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) serta sanksi yang diberikan jika tidak menyampaikan SPT tepat waktu. SPT digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Terdapat dua jenis SPT yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Batas waktu penyampaian SPT Masa adalah 20 hari dan SPT Tahun

Related slideshows

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
 
PPh Pasal 22
PPh Pasal 22PPh Pasal 22
PPh Pasal 22
 
02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja
 
1 of 15
PELAPORAN PAJAK • Derryl Muhammad • Dwi Enggar P • Dwi Panji L • Fahira Nurhaliza • Fiqi Aulia R • Gasila Nabilah P • Hizkia Jacline M S • I Gede Andi YP • Ika Ayu Suciningtyas • Ilyas Kafi Rahman • K E L O M P O K 2
M A T E R I Pengertian dan Fungsi SPT Penyampaian SPT Sarana dan batas waktu pelaporan Sanksi
APASIH SPT ITU? Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat dua macam Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu, surat pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) PENGERTIAN PENGANTAR PERPAJAKAN SPT
SPT SPT MASASPT TAHUNAN 1. SPP TAHUNAN PPh WP BADAN 2. SPP TAHUNAN PPh WP Orang Pribadi 1. PPh Pasal 21 dan pasal 26 2. Pph pasal 22 3. PPh Pasal 23 dan pasal 26 4. PPh Pasal 25 5. PPh Pasal 4 ayat 2 6. PPh Pasal 15 7. PPN dan PPnBM bagi Pengusaha kena pajak 8. PPN bagi Pemungut PENGANTAR PERPAJAKAN SPT M A C A M – M A C A M S P T
F u n g s i d a r i S T P Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak terutang dan untuk melaporkan tentang : • pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak; • penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak; • harta dan kewajiban; • pemotongan/ pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak. BAGI WAJIB PAJAK PPh PENGANTAR PERPAJAKAN SPT 1
Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabk an pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang : • pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; • pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku. PENGANTAR PERPAJAKAN SPT BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK 2 BAGI PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK 3 F u n g s i d a r i S T P
PENYAMPAIAN STP BENAR Benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya LENGKAP Memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan JELAS Melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan S Y A R AT
Penyampaian SPT oleh WP dapat dilakukan dengan cara: Secara langsung ke KPP/KP2KP ata u tempat lain yang ditentukan (Drop Box, Pojok Pajak, Mobil Pajak Keliling); Melalui pos dengan pengiriman surat Dengan cara lain yaitu melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau e- Filing melalui penyedia jasa aplikasi atau ASP (Application Service Provider). Per-48/PJ./2011 Melalui E- filing di website DJP (www.pajak .go.id) atau penyedia jasa Aplikasi
Hardcopy : • Kantor Pelayanan Pajak (KPP) • Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) • Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak • Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak • Pojok Pajak • Mobil Pajak e-SPT : • Diambil secara langsung oleh Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan • Diunduh dari website DJP dengan alamat http://www.pajak.go.id • SPT yang didapatkan dengan mengunduh dari situs internet DJP dan digandakan oleh wajib pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SPT yang diambil di kantor pajak PENGAMBILAN SURAT PEMBERITAHUAN
UNTUK SPT MASA Paling lama 20 ( dua puluh ) hari setelah akhir masa pajak. Batas waktu penyampaian SPT UNTUK SPT TAHUNAN -SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak, - SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh Pasal 3 ayat (4) Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan paling lama 2 (dua) bulan dengan syarat : • Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, atau • Dengan cara lain Kepada Dirjen Pajak ketentuannya diatur dalam PERMENKEU Pasal 9 ayat (2) PER-181/PMK.03/2007 Pasal 3 ayat (5) Selain pemberitahuan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (4), syarat lain yang ditentukan adalah: • Pemberitahuan harus disertai dengan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) tahun, • Surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang
Sanksi KEWAJIBAN DIRJEN PAJAK Sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (7) dan Pasal 3 ayat (7a) UU KUP Dirjen pajak WAJIB memberitahukan kepada wajib pajak apabila dianggap Surat pemberitahuan tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PASAL 7 AYAT (1) UU KUP Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu atau batas waktu perpanjangan dikenakan sanksi administrasi berupa denda  SPT MASA PPN Rp. 500.000,00  SPT MASA LAINNYA Rp 100.000,00  SPT TAHUNAN PPh Rp. 1000.000,00  SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI Rp. 100.000,00
SANKSI DENDA TIDAK DILAKUKAN TERHADAP 1. WP orang pribadi yang telah meninggal dunia; 2. WP orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; 3. WP orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di indonesia; 4. BUT yang tidak melakukan kegiatan lagi di indonesia; 5. WP badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai ketentuan yang berlaku; 6. bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi; 7. WP yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan peraturan menteri keuangan; atau 8. wajib pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan Pasal 7 ayat (2) jo. PER-186/PMK.03/2007
WAJIB PAJAK LAIN Yang dimaksud dalam ketentuan di atas adalah : • kerusuhan massal, • kebakaran, • ledakan bom atau aksi terorisme, • perang antar suku, atau • kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan. Pasal 2 PER-186/PMK.03/2007
SEKIAN DAN TERIMAKASIH

More Related Content

ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)

  • 1. PELAPORAN PAJAK • Derryl Muhammad • Dwi Enggar P • Dwi Panji L • Fahira Nurhaliza • Fiqi Aulia R • Gasila Nabilah P • Hizkia Jacline M S • I Gede Andi YP • Ika Ayu Suciningtyas • Ilyas Kafi Rahman • K E L O M P O K 2
  • 2. M A T E R I Pengertian dan Fungsi SPT Penyampaian SPT Sarana dan batas waktu pelaporan Sanksi
  • 3. APASIH SPT ITU? Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat dua macam Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu, surat pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) PENGERTIAN PENGANTAR PERPAJAKAN SPT
  • 4. SPT SPT MASASPT TAHUNAN 1. SPP TAHUNAN PPh WP BADAN 2. SPP TAHUNAN PPh WP Orang Pribadi 1. PPh Pasal 21 dan pasal 26 2. Pph pasal 22 3. PPh Pasal 23 dan pasal 26 4. PPh Pasal 25 5. PPh Pasal 4 ayat 2 6. PPh Pasal 15 7. PPN dan PPnBM bagi Pengusaha kena pajak 8. PPN bagi Pemungut PENGANTAR PERPAJAKAN SPT M A C A M – M A C A M S P T
  • 5. F u n g s i d a r i S T P Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak terutang dan untuk melaporkan tentang : • pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak; • penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak; • harta dan kewajiban; • pemotongan/ pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak. BAGI WAJIB PAJAK PPh PENGANTAR PERPAJAKAN SPT 1
  • 6. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabk an pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang : • pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; • pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku. PENGANTAR PERPAJAKAN SPT BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK 2 BAGI PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK 3 F u n g s i d a r i S T P
  • 7. PENYAMPAIAN STP BENAR Benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya LENGKAP Memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan JELAS Melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan S Y A R AT
  • 8. Penyampaian SPT oleh WP dapat dilakukan dengan cara: Secara langsung ke KPP/KP2KP ata u tempat lain yang ditentukan (Drop Box, Pojok Pajak, Mobil Pajak Keliling); Melalui pos dengan pengiriman surat Dengan cara lain yaitu melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau e- Filing melalui penyedia jasa aplikasi atau ASP (Application Service Provider). Per-48/PJ./2011 Melalui E- filing di website DJP (www.pajak .go.id) atau penyedia jasa Aplikasi
  • 9. Hardcopy : • Kantor Pelayanan Pajak (KPP) • Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) • Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak • Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak • Pojok Pajak • Mobil Pajak e-SPT : • Diambil secara langsung oleh Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan • Diunduh dari website DJP dengan alamat http://www.pajak.go.id • SPT yang didapatkan dengan mengunduh dari situs internet DJP dan digandakan oleh wajib pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SPT yang diambil di kantor pajak PENGAMBILAN SURAT PEMBERITAHUAN
  • 10. UNTUK SPT MASA Paling lama 20 ( dua puluh ) hari setelah akhir masa pajak. Batas waktu penyampaian SPT UNTUK SPT TAHUNAN -SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak, - SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
  • 11. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh Pasal 3 ayat (4) Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan paling lama 2 (dua) bulan dengan syarat : • Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, atau • Dengan cara lain Kepada Dirjen Pajak ketentuannya diatur dalam PERMENKEU Pasal 9 ayat (2) PER-181/PMK.03/2007 Pasal 3 ayat (5) Selain pemberitahuan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (4), syarat lain yang ditentukan adalah: • Pemberitahuan harus disertai dengan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) tahun, • Surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang
  • 12. Sanksi KEWAJIBAN DIRJEN PAJAK Sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (7) dan Pasal 3 ayat (7a) UU KUP Dirjen pajak WAJIB memberitahukan kepada wajib pajak apabila dianggap Surat pemberitahuan tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PASAL 7 AYAT (1) UU KUP Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu atau batas waktu perpanjangan dikenakan sanksi administrasi berupa denda  SPT MASA PPN Rp. 500.000,00  SPT MASA LAINNYA Rp 100.000,00  SPT TAHUNAN PPh Rp. 1000.000,00  SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI Rp. 100.000,00
  • 13. SANKSI DENDA TIDAK DILAKUKAN TERHADAP 1. WP orang pribadi yang telah meninggal dunia; 2. WP orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; 3. WP orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di indonesia; 4. BUT yang tidak melakukan kegiatan lagi di indonesia; 5. WP badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai ketentuan yang berlaku; 6. bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi; 7. WP yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan peraturan menteri keuangan; atau 8. wajib pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan Pasal 7 ayat (2) jo. PER-186/PMK.03/2007
  • 14. WAJIB PAJAK LAIN Yang dimaksud dalam ketentuan di atas adalah : • kerusuhan massal, • kebakaran, • ledakan bom atau aksi terorisme, • perang antar suku, atau • kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan. Pasal 2 PER-186/PMK.03/2007