SlideShare a Scribd company logo

Sosialisasi badan

•Download as PPTX, PDF•
•
Kppkp Bangil
Kppkp Bangil

Related slideshows

Materi lokakarya mahasiswa FISIP
Materi lokakarya mahasiswa FISIP Materi lokakarya mahasiswa FISIP
Materi lokakarya mahasiswa FISIP
 
Petunjuk pengisian ssp
Petunjuk pengisian sspPetunjuk pengisian ssp
Petunjuk pengisian ssp
 
PENAGIHAN DAN LANDASAN HUKUM PENAGIHANPAJAK
PENAGIHAN DAN LANDASAN HUKUM PENAGIHANPAJAKPENAGIHAN DAN LANDASAN HUKUM PENAGIHANPAJAK
PENAGIHAN DAN LANDASAN HUKUM PENAGIHANPAJAK
 
1 of 19
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
WAJIB PAJAK Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
Kewajiban Wajib Pajak 3M Menghitung Membayar Pajak yang terutang Melapor
3M • Menghitung pajak sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku • Membayar pajak – melalui kantor pos atau bank-bank yang ditunjuk dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) • Melapor pajak - ke KPP dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan SPT (SPT)
Hak Wajib Pajak • Mendapatkan kembali kelebihan pembayaran pajak • Apabila DJP terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran, WP berhak menerima bunga 2% per bulan, maksimum 24 bulan.
Hak Wajib Pajak Dalam hal dilakukan pemeriksaan: • Meminta Surat Perintah Pemeriksaan • Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa • Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan • Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT
Hak Wajib Pajak • Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak. • Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, dalam waktu 3 bulan sejak keputusdan keberatan diterima. • Apabila belum puas dengan Putusan Banding, WP berhak mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
Hak Wajib Pajak Wajib Pajak berhak mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas segala informasi yang disampaikan kepada DJP, misalnya: • SPT • Laporan Keuangan • Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia, • Dll.
Hak Wajib Pajak • Pengangsuran Pembayaran • Penundaan Pelaporan SPT Tahunan • Pengurangan PPh Pasal 25 • Pengurangan PBB • Pembebasan Pajak • Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Berkaitan dengan Pajak Penghasilan: • Wajib Melaporkan SPT Masa • SPT Tahunan • Pelunasan utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat keputusan lainnya.
Berkaitan dengan Pajak Penghasilan: Melaporkan SPT Masa • PPh Pasal 21 • PPh Pasal 22 • PPh Pasal 23 • PPh Pasal 25 • PPh Pasal 26 • PPh Pasal 4 (2)
CONTOH PEMOTONGAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN • Polan (tidak kawin) yang telah memiliki NPWP adalah karyawan Koperasi, menerima gaji Rp 1.700.000,-/bulan, tunjangan beras Rp 300.000,-/bulan. Penghitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut: • Penghasilan bruto : (1.700.000,- + 300.000,-) = Rp 2.000.000,- • Biaya jabatan : (5% x Rp 2.000.000) = Rp 100.000,- • Iuran pensiun : = Rp 100.000,- • Penghasilan neto sebulan = Rp 1.800.000,- • Penghasilan neto setahun : (12 x Rp 1.800.000,-) = Rp 21.600.000,- • Penghasilan Tidak Kena Pajak(TK/-) = Rp 15.840.000,- • Penghasilan Kena Pajak = Rp 5.760.000,- • PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp5.760.000,- = Rp 288.000,- • PPh Pasal 21 sebulan : Rp288.000,- : 12 = Rp 24.000,-
CONTOH PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 WAJIB PAJAK BADAN Koperasi Unit Desa A bergerak dibidang simpan pinjam. Pada tahun 2010 memiliki penerimaan bruto dalam setahun sebesar Rp 500.000.000,- dan seluruh biaya-biaya yang berkaitan dengan usaha (sesuai ketentuan perpajakan) sebesar Rp 425.000.000,-. •Dengan demikian, penghasilan netonya adalah : Rp 500.000.000,- – Rp 425.000.000,- = Rp 75.000.000,- •Pajak Penghasilan yang terutang : Rp75.000.000,- x 25% x 50% = Rp9.375.000,- •Tarif 50% di atas dikarenakan Koperasi Unit Desa A mendapat fasilitas. PPh Pasal 25 (angsuran) yang harus dibayar KUD A setiap bulan: Rp9.375.000,- : 12 = Rp781.250,-
Berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai: • Melakukan pembayaran/penyetoran PPN/PPnBM yang telah dipungut • Membuat Faktur Pajak • Mengisi SPT Masa PPN dan melaporkan ke KPP
Batas waktu pembayaran dan pelaporan untuk kewajiban perpajakan bulanan No Jenis SPT Batas Waktu Pembayaran Batas Waktu Pelaporan 1 PPh Pasal 4 ayat (2) Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut 2 PPh Pasal 15 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut 3 PPh Pasal 21/26 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut 4 PPh Pasal 23/26 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut 5 PPh Pasal 25 (angsuran pajak) untuk Wajib Pajak Tgl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut orang pribadi dan badan 6 PPh Pasal 25 (angsuran pajak) untuk Wajib Pajak Akhir masa pajak terakhir Tgl.20 setelah berakhirnya Masa Pajak kriteria tertentu yang diperbolehkan melaporkan terakhir beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa 7 PPh Pasal 22, PPN & PPn BM oleh Bea Cukai 1 hari setelah dipungut Hari kerja terakhir minggu berikutnya (melapor secara mingguan) 8 PPh Pasal 22 - Bendahara Pemerintah Pada hari yang sama saat Tgl. 14 bulan berikut penyerahan barang 9 PPh Pasal 22 - Pertamina Sebelum Delivery Order dibayar 10 PPh Pasal 22 - Pemungut tertentu Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut 11 PPN dan PPn BM - PKP Akhir bulan berikutnya setelah Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya berakhirnya Masa Pajak dan Masa Pajak sebelum SPT Masa PPN disampaikan 12 PPN dan PPn BM - Bendaharawan Tgl. 7 bulan berikut Tgl. 14 bulan berikut 13 PPN & PPn BM - Pemungut Non Bendahara Tgl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut 14 PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15,21,23, PPN dan Sesuai batas waktu per SPT Tgl.20 setelah berakhirnya Masa Pajak PPnBM Untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu Masa terakhir
Batas waktu pembayaran dan pelaporan untuk kewajiban perpajakan Tahunan No Jenis SPT Batas Waktu Pembayaran Batas Waktu Pelaporan 1 PPh - Orang Pribadi Sebelum SPT Tahunan PPh akhir bulan ketiga setelah disampaikan berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak 2 PPh - Badan Sebelum SPT Tahunan PPh akhir bulan keempat setelah disampaikan berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak
Wajib melakukan pembukuan/pencatatan? Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia, harus mengadakan pembukuan/pencatatan.
Pembukuan Proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang:  Keadaan harta  Kewajiban atau utang  Modal  Penghasilan dan Biaya Yang ditutup dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Neraca dan Perhitungan Laba Rugi pada setiap akhir tahun pajak
Hubungi kami di: Telepon 021-5251234 Phone (021) 5251609, 5250208 ext. 3592/8 Complaint Center 0800 1100 900 (toll-free) SMS 0813 178 72525 ( 0813 178 PAJAK ) SMS Langsung ke Direktur Jenderal Pajak 08128 327646 ( 08128 DARMIN ) Email : humas@pajak.go.id pengaduan@pajak.go.id Website : www.pajak.go.id

More Related Content

Sosialisasi badan

  • 1. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
  • 2. WAJIB PAJAK Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
  • 3. Kewajiban Wajib Pajak 3M Menghitung Membayar Pajak yang terutang Melapor
  • 4. 3M • Menghitung pajak sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku • Membayar pajak – melalui kantor pos atau bank-bank yang ditunjuk dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) • Melapor pajak - ke KPP dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan SPT (SPT)
  • 5. Hak Wajib Pajak • Mendapatkan kembali kelebihan pembayaran pajak • Apabila DJP terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran, WP berhak menerima bunga 2% per bulan, maksimum 24 bulan.
  • 6. Hak Wajib Pajak Dalam hal dilakukan pemeriksaan: • Meminta Surat Perintah Pemeriksaan • Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa • Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan • Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT
  • 7. Hak Wajib Pajak • Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak. • Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, dalam waktu 3 bulan sejak keputusdan keberatan diterima. • Apabila belum puas dengan Putusan Banding, WP berhak mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
  • 8. Hak Wajib Pajak Wajib Pajak berhak mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas segala informasi yang disampaikan kepada DJP, misalnya: • SPT • Laporan Keuangan • Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia, • Dll.
  • 9. Hak Wajib Pajak • Pengangsuran Pembayaran • Penundaan Pelaporan SPT Tahunan • Pengurangan PPh Pasal 25 • Pengurangan PBB • Pembebasan Pajak • Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
  • 10. Berkaitan dengan Pajak Penghasilan: • Wajib Melaporkan SPT Masa • SPT Tahunan • Pelunasan utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat keputusan lainnya.
  • 11. Berkaitan dengan Pajak Penghasilan: Melaporkan SPT Masa • PPh Pasal 21 • PPh Pasal 22 • PPh Pasal 23 • PPh Pasal 25 • PPh Pasal 26 • PPh Pasal 4 (2)
  • 12. CONTOH PEMOTONGAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN • Polan (tidak kawin) yang telah memiliki NPWP adalah karyawan Koperasi, menerima gaji Rp 1.700.000,-/bulan, tunjangan beras Rp 300.000,-/bulan. Penghitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut: • Penghasilan bruto : (1.700.000,- + 300.000,-) = Rp 2.000.000,- • Biaya jabatan : (5% x Rp 2.000.000) = Rp 100.000,- • Iuran pensiun : = Rp 100.000,- • Penghasilan neto sebulan = Rp 1.800.000,- • Penghasilan neto setahun : (12 x Rp 1.800.000,-) = Rp 21.600.000,- • Penghasilan Tidak Kena Pajak(TK/-) = Rp 15.840.000,- • Penghasilan Kena Pajak = Rp 5.760.000,- • PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp5.760.000,- = Rp 288.000,- • PPh Pasal 21 sebulan : Rp288.000,- : 12 = Rp 24.000,-
  • 13. CONTOH PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 WAJIB PAJAK BADAN Koperasi Unit Desa A bergerak dibidang simpan pinjam. Pada tahun 2010 memiliki penerimaan bruto dalam setahun sebesar Rp 500.000.000,- dan seluruh biaya-biaya yang berkaitan dengan usaha (sesuai ketentuan perpajakan) sebesar Rp 425.000.000,-. •Dengan demikian, penghasilan netonya adalah : Rp 500.000.000,- – Rp 425.000.000,- = Rp 75.000.000,- •Pajak Penghasilan yang terutang : Rp75.000.000,- x 25% x 50% = Rp9.375.000,- •Tarif 50% di atas dikarenakan Koperasi Unit Desa A mendapat fasilitas. PPh Pasal 25 (angsuran) yang harus dibayar KUD A setiap bulan: Rp9.375.000,- : 12 = Rp781.250,-
  • 14. Berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai: • Melakukan pembayaran/penyetoran PPN/PPnBM yang telah dipungut • Membuat Faktur Pajak • Mengisi SPT Masa PPN dan melaporkan ke KPP
  • 15. Batas waktu pembayaran dan pelaporan untuk kewajiban perpajakan bulanan No Jenis SPT Batas Waktu Pembayaran Batas Waktu Pelaporan 1 PPh Pasal 4 ayat (2) Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut 2 PPh Pasal 15 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut 3 PPh Pasal 21/26 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut 4 PPh Pasal 23/26 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut 5 PPh Pasal 25 (angsuran pajak) untuk Wajib Pajak Tgl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut orang pribadi dan badan 6 PPh Pasal 25 (angsuran pajak) untuk Wajib Pajak Akhir masa pajak terakhir Tgl.20 setelah berakhirnya Masa Pajak kriteria tertentu yang diperbolehkan melaporkan terakhir beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa 7 PPh Pasal 22, PPN & PPn BM oleh Bea Cukai 1 hari setelah dipungut Hari kerja terakhir minggu berikutnya (melapor secara mingguan) 8 PPh Pasal 22 - Bendahara Pemerintah Pada hari yang sama saat Tgl. 14 bulan berikut penyerahan barang 9 PPh Pasal 22 - Pertamina Sebelum Delivery Order dibayar 10 PPh Pasal 22 - Pemungut tertentu Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut 11 PPN dan PPn BM - PKP Akhir bulan berikutnya setelah Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya berakhirnya Masa Pajak dan Masa Pajak sebelum SPT Masa PPN disampaikan 12 PPN dan PPn BM - Bendaharawan Tgl. 7 bulan berikut Tgl. 14 bulan berikut 13 PPN & PPn BM - Pemungut Non Bendahara Tgl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut 14 PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15,21,23, PPN dan Sesuai batas waktu per SPT Tgl.20 setelah berakhirnya Masa Pajak PPnBM Untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu Masa terakhir
  • 16. Batas waktu pembayaran dan pelaporan untuk kewajiban perpajakan Tahunan No Jenis SPT Batas Waktu Pembayaran Batas Waktu Pelaporan 1 PPh - Orang Pribadi Sebelum SPT Tahunan PPh akhir bulan ketiga setelah disampaikan berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak 2 PPh - Badan Sebelum SPT Tahunan PPh akhir bulan keempat setelah disampaikan berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak
  • 17. Wajib melakukan pembukuan/pencatatan? Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia, harus mengadakan pembukuan/pencatatan.
  • 18. Pembukuan Proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang:  Keadaan harta  Kewajiban atau utang  Modal  Penghasilan dan Biaya Yang ditutup dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Neraca dan Perhitungan Laba Rugi pada setiap akhir tahun pajak
  • 19. Hubungi kami di: Telepon 021-5251234 Phone (021) 5251609, 5250208 ext. 3592/8 Complaint Center 0800 1100 900 (toll-free) SMS 0813 178 72525 ( 0813 178 PAJAK ) SMS Langsung ke Direktur Jenderal Pajak 08128 327646 ( 08128 DARMIN ) Email : humas@pajak.go.id pengaduan@pajak.go.id Website : www.pajak.go.id