SlideShare a Scribd company logo

Power Point Sidang Terbuka UNPAS BANDUNG

•Download as PPTX, PDF•
•
R
RonnieMRizal

d

Related slideshows

Lely%20Halimah%20(FIP)%20Hiber
Lely%20Halimah%20(FIP)%20HiberLely%20Halimah%20(FIP)%20Hiber
Lely%20Halimah%20(FIP)%20Hiber
 
Standar pengembangan-kkg-mgmp
Standar pengembangan-kkg-mgmpStandar pengembangan-kkg-mgmp
Standar pengembangan-kkg-mgmp
 
Standar pengembangan-kkg-mgmp (1)
Standar pengembangan-kkg-mgmp (1)Standar pengembangan-kkg-mgmp (1)
Standar pengembangan-kkg-mgmp (1)
 
1 of 18
UJIAN SIDANG PROMOSI DOKTOR Rony Mohamad Rizal NPM : 089213040 Bidang Kajian Utama Ilmu Administrasi Publik FAKULTAS PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN Bandung, 15 April 2014
Latar Belakang Masalah Peningkatan Kualitas Pendidikan Kebijakan Pendidikan Melalui Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Implementasi Kebijakan Kompetensi Guru Pendidikan Jasmani di Kota Cimahi Permasalahan Pendidikan di Indonesia GAP Kajian Kritis Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru dalam Upaya Peningkatan Kompetensi (Studi Pada Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi) Kajian Kritis Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru dalam Upaya Peningkatan Kompetensi (Studi Pada Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi)
Perumusan Masalah 1. Bagaimana implementasi kebijakan sertikasi guru khususnya pada guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi? 2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi kebijakan program sertifikasi guru dalam peningkatan kompetensi guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi tidak efektif? 3. Strategi apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan implementasi kebijakan program sertifikasi guru dalam peningkatan kompetensi guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi?
Desain Kerangka Pemikiran Peningkatan kualitas pendidikan dengan sertifikasi guru Berbagai kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Spencer dan Spencer (2003:9-11) Kompetensi sesuai dengan Tujuan Kebijakan Efektif Belum Efektif Strategi Mazmanian & Sabatier (1983: 21) 1.Tractability of the Problem 2.Ability of Statute to Structure implementation 3.Non statutary variables affecting implementation Analisis SWOT
Metodologi Penelitian  Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (mixed methods) Exploratory Sequential antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Creswell (2003: 32) menjelaskan bahwa: in a mixed methods study, the researcher uses either a qualitative or a quantitative approach to the literature depending on the type of mixed methods design being used. In a sequential design, the literature is presented in each phase in a way consistent with the type of design being used in that phase.  Penelitian menggunakan metode gabungan (mixed methods) yang dilakukan secara bersamaan dengan tujuan untuk saling melengkapi gambaran hasil studi mengenai fenomena yang diteliti dan untuk memperkuat analisis penelitian.
Exploratory Sequential Design Qualitative Data Collection and Analysis Quantitative Data Collection and Analysis Builds to Interpretation Sumber : Creswell (2011 : 69)
Penentuan Strategi  Dalam penelitian ini, penentuan strategi implementasi kebijakan program sertifikasi guru dalam peningkatan kompetensi guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar di Kota Cimahi dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT.
Hasil Penelitian dan Pembahasan Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru pada Guru Pendidikan Jasmani di Kota Cimahi belum efektif, dapat dilihat dari beberapa temuan, diantaranya: 1. Persiapan guru Pendidikan Jasmani dalam mengikuti tahapan pelaksanaan sertifikasi, 2. Kemampuan penyusunan portofolio, 3. Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) belum optimal, 4. Ketidaksamaan persepsi antar para implementor seperti panitia sertifikasi dan guru peserta program sertifikasi. 5. Ditemukan juga permasalahan mengenai implementor yang kurang mengetahui bagaimana memecahkan sebuah permasalahan.
Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Ketidaktepatan Alokasi Sumber Dana Kurang Terdapatnya Kejelasan dan Konsistensi Tujuan Kurang Terjadinya Keterpaduan Hirarki di dalam Lingkungan dan Diantara Lembaga-Lembaga Atau Instansi-Instansi
Peta Posisi Strategi Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Kuadran III (WO) Kuadran I (SO) Kuadran II (ST) S=5,36 T=3,94 O=2,14 W=1,62 Kuadran IV (WT) Diversifikasi Strategi
Strategi yang Dapat Dilakukan Pemerintah untuk Mengatasi Permasalahan Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru dalam Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar di Kota Cimahi FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL KEKUATAN (S) 1) Aturan-Aturan Pembuat Keputusan dari Badan-Badan Pelaksana. 2) Kesepakatan Para Penjabat Terhadap Tujuan yang Termaktub dalam Undang – Undang. 3) Komitmen dan Keterampilan Kepemimpinan Para Pejabat Pelaksana KELEMAHAN (W) 1) Ketepatan Alokasi Sumber Dana 2) Kejelasan dan Konsistensi Tujuan 3) Keterpaduan Hirarki Di dalam Lingkungan dan Diantara Lembaga-Lembaga Atau Instansi-Instansi PELUANG (O) 1) Persentase Totalitas Kelompok Dalam Kelompok Sasaran 2) Akses Formal Terhadap Pihak-Pihak Luar 3) Dukungan Publik 4) Teori Kasualitas yang Melandasi Kebijakan 5) Sikap dan Sumber- Sumber Yang Dimiliki Kelompok Masyarakat 6) Dukungan Dari Penguasa STRATEGI SO 1)Memanfaatkan koordinasi antar lembaga pada tingkat nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota. (S 1, 2,3,4; O 1,3,5,6) 2)Melibatkan Perguruan Tinggi / LPTK dalam meningkatkan kualifikasi pendidikan guru. (S 3 ; O 4) 3)Pemberian ruang terhadap partisipasi publik (S 3; O 2) STRATEGI WO 1)Mempertegas kriteria guru yang masuk dalam kuota sertifikasi. (W 2, 3 ; O 1,6) 2)Meningkatkan efektivitas alokasi dana melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan fasilitas pendukung pendidikan. (W 1,2 ; O 1, 4,6) 3)Meningkatan keterbukaan melalui komunikasi untuk mencapai tujuan kebijakan (W 2; 3 ; O 1, 2, 3, 4, 6) ANCAMAN (T) 1) Keberagaman Perilaku yang di Atur 2) Kondisi sosial dan ekonomi 3) Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Dikehendaki 4) Tingkat Kesulitan Teknis STRATEGI ST 1)Memperbaiki rangkaian persiapan, pelaksanaan dan kegiatan pembinaan pasca sertifikasi. (S 2, 4 ; T 1, 2) 2)Meningkatkan pengawasan dalam rangkaian pelaksanaan sertifikasi. (S 4; T1) 3)Meningkatkan peran serta Perguruan Tinggi/LPTK atau lembaga yang terkait pendidikan lainnya dalam meningkatkan kualitas guru, sehingga tercipta pembelajaran yang berkualitas. (S 1, 2, 3, 4 ; T 1, 2, 3) STRATEGI WT 1)Memperbaiki alur komunikasi dalam menginformasikan aturan dalam pelaksanaan sertifikasi dari tingkat pusat sampai tingkat pelaksana di daerah. (W 2, 3; T 1, 3, 4) 2)Memperbaiki pola pengawasan dan pembinaan terhadap semua guru, khususnya bagi guru pendidikan jasmani yang sudah tersertifikasi sehingga tercapai tujuan sertifikasi. (W2,3,; T 1, 3) 3)Meningkatkan pengawasan pendistribusian tunjangan profesi. (W 1,2,3 ; T 2) STRATEGI ST 1. Memperbaiki rangkaian persiapan, pelaksanaan dan kegiatan pasca sertifikasi. (S 2, 4 ; T 1, 2) 2. Meningkatkan pengawasan dalam rangkaian pelaksanaan sertifikasi. (S 4; T1) 3. Meningkatkan peran serta Perguruan Tinggi/LPTK atau lembaga yang terkait pendidikan lainnya dalam meningkatkan kualitas guru, sehingga tercipta pembelajaran yang berkualitas. (S 1, 2, 3, 4 ; T 1, 2, 3)
Strategi 1. Memperbaiki rangkaian persiapan, pelaksanaan dan kegiatan pembinaan pasca sertifikasi.  Menyederhanakan pemberkasan calon peserta sertifikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan membuat sebuah sistem informasi, seperti misalnya Sistem Informasi Pengembangan Karir Guru yang berisi data-data administratif guru dari mulai Ijazah terakhir, Surat Keputusan PNS atau swasta, surat tugas, karya ilmiah dan lain sebagainya. Dengan digunakannya teknologi informasi diharapkan tidak akan terjadi lagi kegiatan pemberkasan yang berulang-ulang, selain itu dampak lainnya adalah guru dipaksa membiasakan diri memanfaatkan teknologi yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kompetensi.  Kegiatan diklat PLPG yang merupakan salah satu dari rangkaian pelaksanaan kegiatan sertifikasi guru hendaknya tidak hanya fokus pada penyusunan perangkat pembelajaran yang pada realitasnya tidak memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengembangkan keilmuannya. Peserta diklat cenderung disibukkan dengan tugas-tugas yang menyangkut perangkat pembelajaran, sehingga cenderung tidak ada kesempatan mereka berdiskusi mengenai materi pendidikan jasmani baik itu mengenai keilmuan maupun proses pembelajaran.  Pelaksanaan diklat PLPG sebaiknya ditambahkan dengan materi pendidikan karakter guru peserta diklat, hal ini diperlukan dalam rangka pengembangan diri dan pengembangan wawasan peserta diklat. Materi pendidikan karakter diharapkan dapat memberikan rangsangan terhadap peningkatan motivasi, sehingga para peserta diklat memiliki semangat perubahan yang berdampak pada peningkatan kompetensi dan kualitas pembelajaran.  Pasca pelaksanaan diklat, guru yang sudah dinyatakan lulus sertifikasi, sebaiknya tidak dilepas begitu saja, namun dilakukan berkelanjutan. Pembinaan ini bertujuan untuk menjamin bahwa guru-guru yang sudah tersertifikasi mampu meningkatkan kompetensinya, sehingga tujuan dari pelaksanaan sertifikasi tercapai.
Strategi 2. Meningkatkan pengawasan dalam rangkaian pelaksanaan sertifikasi Pelaksanaan Sertifikasi Pengawasan Pengawasan Internal Pengawasan Eksternal DPRD BPK KPK Inspektorat Daerah LSM Masyarakat Umum Pembentukan Lembaga Independen Penemuan Kasus dalam Pelaksanaan Sertifikasi Pemberian Insentif Kepada Aktor Pengawasan Meningkatkan kualitas dan konstibusi pengawasan Evaluasi, tindakan hukum dan Perbaikan
Strategi 3. Meningkatkan peran serta Perguruan Tinggi/LPTK atau lembaga yang terkait pendidikan lainnya dalam meningkatkan kualitas guru, sehingga tercipta pembelajaran yang berkualitas. Dalam rangka aktualisasi peran serta Perguruan Tinggi/LPTK atau lembaga yang terkait pendidikan maka peranan makro yang dapat dimainkan antara lain:  Perguruan Tinggi/LPTK atau lembaga yang terkait pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi perubahan-perubahan suatu masyarakat. Peran dan fungsi perguruan tinggi dapat diwujudkan dalam bentuk membangun peningkatan kualitas guru sehingga tercipta pembelajaran yang berkualitas.  Kini, masih saja terjadi jarak yang lebar antara perguruan tinggi dengan basis-basis perubahan guru. Tidaklah berlebihan sekiranya Perguruan Tinggi/LPTK atau lembaga yang terkait pendidikan diharapkan dapat berperan lebih progresif dalam mempengaruhi perubahan kualitas atau kompetensi guru secara lebih sistematis dan berdampak luas di masa-masa mendatang. Untuk itu kedekatan Perguruan Tinggi dan masyarakat harus diusahakan melalui program kemitraan kelompok-kelompok guru dengan Perguruan Tinggi.  Perguruan tinggi dituntut untuk menentukan dan memilih kebijakan yang benar-benar strategis bagi perubahan-perubahan kompetensi guru yang lebih baik dan bagi penyelesaian masalah-masalah mendasar, baik ditingkat nasional maupun lokal.
Kesimpulan 1. Implementasi kebijakan sertifikasi Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi masih ditemukan beberapa kendala yang secara tidak langsung menghambat tercapainya tujuan sertifikasi. 2. Faktor-faktor sebagai berikut: Ketidaktepatan Alokasi Sumber Dana; Kurang Terdapatnya Kejelasan dan Konsistensi Tujuan; Kurang Terjadinya Keterpaduan Hirarki di dalam Lingkungan dan diantara Lembaga-Lembaga atau Instansi-Instansi. 3. Rancangan strategi yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan implementasi kebijakan program sertifikasi guru : Memperbaiki rangkaian persiapan, pelaksanaan dan kegiatan pasca sertifikasi; Meningkatkan pengawasan dalam rangkaian pelaksanaan sertifikasi; Meningkatkan peran serta Perguruan Tinggi/LPTK atau lembaga yang terkait pendidikan lainnya dalam meningkatkan kualitas guru, sehingga tercipta pembelajaran yang berkualitas.
Saran Akademik Diperlukan penelitian yang lebih komperhensif mengenai impelementasi kebijakan sertifikasi pada Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi dengan sejumlah pendekatan multidisipliner. Praktis Diperlukan pola pembinaan bagi guru yang sudah tersertifikasi dengan memberikan pelatihan pembentukan karakter yang menekankan pada pengembangan akhlak mulia. Hal ini sangat penting, karena untuk merubah kebiasaan seseorang harus dimulai dari kesadaran diri sendiri. Dengan memberikan pembinaan mengenai pembentukan karakter yang menekankan pada pengembangam akhlak, diharapkan semua guru sadar bahwa tanggung jawab peningkatan kualitas pendidikan salah satunya merupakan tugas dari guru sebagai ujung tombak pendidikan.
Kritik Terhadap Desain Implementasi Kebijakan Mazmanian & Sabatier Ability of Statute to Structure Implementation Non Statutary Variables Affecting Implementation Stage (Dependent Variables) in the Implementations Process Tractability of The Problem Tractability of The Problem
SEKIAN DAN TERIMA KASIH

More Related Content

Power Point Sidang Terbuka UNPAS BANDUNG

  • 1. UJIAN SIDANG PROMOSI DOKTOR Rony Mohamad Rizal NPM : 089213040 Bidang Kajian Utama Ilmu Administrasi Publik FAKULTAS PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN Bandung, 15 April 2014
  • 2. Latar Belakang Masalah Peningkatan Kualitas Pendidikan Kebijakan Pendidikan Melalui Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Implementasi Kebijakan Kompetensi Guru Pendidikan Jasmani di Kota Cimahi Permasalahan Pendidikan di Indonesia GAP Kajian Kritis Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru dalam Upaya Peningkatan Kompetensi (Studi Pada Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi) Kajian Kritis Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru dalam Upaya Peningkatan Kompetensi (Studi Pada Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi)
  • 3. Perumusan Masalah 1. Bagaimana implementasi kebijakan sertikasi guru khususnya pada guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi? 2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi kebijakan program sertifikasi guru dalam peningkatan kompetensi guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi tidak efektif? 3. Strategi apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan implementasi kebijakan program sertifikasi guru dalam peningkatan kompetensi guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi?
  • 4. Desain Kerangka Pemikiran Peningkatan kualitas pendidikan dengan sertifikasi guru Berbagai kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Spencer dan Spencer (2003:9-11) Kompetensi sesuai dengan Tujuan Kebijakan Efektif Belum Efektif Strategi Mazmanian & Sabatier (1983: 21) 1.Tractability of the Problem 2.Ability of Statute to Structure implementation 3.Non statutary variables affecting implementation Analisis SWOT
  • 5. Metodologi Penelitian  Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (mixed methods) Exploratory Sequential antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Creswell (2003: 32) menjelaskan bahwa: in a mixed methods study, the researcher uses either a qualitative or a quantitative approach to the literature depending on the type of mixed methods design being used. In a sequential design, the literature is presented in each phase in a way consistent with the type of design being used in that phase.  Penelitian menggunakan metode gabungan (mixed methods) yang dilakukan secara bersamaan dengan tujuan untuk saling melengkapi gambaran hasil studi mengenai fenomena yang diteliti dan untuk memperkuat analisis penelitian.
  • 6. Exploratory Sequential Design Qualitative Data Collection and Analysis Quantitative Data Collection and Analysis Builds to Interpretation Sumber : Creswell (2011 : 69)
  • 7. Penentuan Strategi  Dalam penelitian ini, penentuan strategi implementasi kebijakan program sertifikasi guru dalam peningkatan kompetensi guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar di Kota Cimahi dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT.
  • 8. Hasil Penelitian dan Pembahasan Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru pada Guru Pendidikan Jasmani di Kota Cimahi belum efektif, dapat dilihat dari beberapa temuan, diantaranya: 1. Persiapan guru Pendidikan Jasmani dalam mengikuti tahapan pelaksanaan sertifikasi, 2. Kemampuan penyusunan portofolio, 3. Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) belum optimal, 4. Ketidaksamaan persepsi antar para implementor seperti panitia sertifikasi dan guru peserta program sertifikasi. 5. Ditemukan juga permasalahan mengenai implementor yang kurang mengetahui bagaimana memecahkan sebuah permasalahan.
  • 9. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Ketidaktepatan Alokasi Sumber Dana Kurang Terdapatnya Kejelasan dan Konsistensi Tujuan Kurang Terjadinya Keterpaduan Hirarki di dalam Lingkungan dan Diantara Lembaga-Lembaga Atau Instansi-Instansi
  • 10. Peta Posisi Strategi Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Kuadran III (WO) Kuadran I (SO) Kuadran II (ST) S=5,36 T=3,94 O=2,14 W=1,62 Kuadran IV (WT) Diversifikasi Strategi
  • 11. Strategi yang Dapat Dilakukan Pemerintah untuk Mengatasi Permasalahan Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru dalam Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar di Kota Cimahi FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL KEKUATAN (S) 1) Aturan-Aturan Pembuat Keputusan dari Badan-Badan Pelaksana. 2) Kesepakatan Para Penjabat Terhadap Tujuan yang Termaktub dalam Undang – Undang. 3) Komitmen dan Keterampilan Kepemimpinan Para Pejabat Pelaksana KELEMAHAN (W) 1) Ketepatan Alokasi Sumber Dana 2) Kejelasan dan Konsistensi Tujuan 3) Keterpaduan Hirarki Di dalam Lingkungan dan Diantara Lembaga-Lembaga Atau Instansi-Instansi PELUANG (O) 1) Persentase Totalitas Kelompok Dalam Kelompok Sasaran 2) Akses Formal Terhadap Pihak-Pihak Luar 3) Dukungan Publik 4) Teori Kasualitas yang Melandasi Kebijakan 5) Sikap dan Sumber- Sumber Yang Dimiliki Kelompok Masyarakat 6) Dukungan Dari Penguasa STRATEGI SO 1)Memanfaatkan koordinasi antar lembaga pada tingkat nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota. (S 1, 2,3,4; O 1,3,5,6) 2)Melibatkan Perguruan Tinggi / LPTK dalam meningkatkan kualifikasi pendidikan guru. (S 3 ; O 4) 3)Pemberian ruang terhadap partisipasi publik (S 3; O 2) STRATEGI WO 1)Mempertegas kriteria guru yang masuk dalam kuota sertifikasi. (W 2, 3 ; O 1,6) 2)Meningkatkan efektivitas alokasi dana melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan fasilitas pendukung pendidikan. (W 1,2 ; O 1, 4,6) 3)Meningkatan keterbukaan melalui komunikasi untuk mencapai tujuan kebijakan (W 2; 3 ; O 1, 2, 3, 4, 6) ANCAMAN (T) 1) Keberagaman Perilaku yang di Atur 2) Kondisi sosial dan ekonomi 3) Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Dikehendaki 4) Tingkat Kesulitan Teknis STRATEGI ST 1)Memperbaiki rangkaian persiapan, pelaksanaan dan kegiatan pembinaan pasca sertifikasi. (S 2, 4 ; T 1, 2) 2)Meningkatkan pengawasan dalam rangkaian pelaksanaan sertifikasi. (S 4; T1) 3)Meningkatkan peran serta Perguruan Tinggi/LPTK atau lembaga yang terkait pendidikan lainnya dalam meningkatkan kualitas guru, sehingga tercipta pembelajaran yang berkualitas. (S 1, 2, 3, 4 ; T 1, 2, 3) STRATEGI WT 1)Memperbaiki alur komunikasi dalam menginformasikan aturan dalam pelaksanaan sertifikasi dari tingkat pusat sampai tingkat pelaksana di daerah. (W 2, 3; T 1, 3, 4) 2)Memperbaiki pola pengawasan dan pembinaan terhadap semua guru, khususnya bagi guru pendidikan jasmani yang sudah tersertifikasi sehingga tercapai tujuan sertifikasi. (W2,3,; T 1, 3) 3)Meningkatkan pengawasan pendistribusian tunjangan profesi. (W 1,2,3 ; T 2) STRATEGI ST 1. Memperbaiki rangkaian persiapan, pelaksanaan dan kegiatan pasca sertifikasi. (S 2, 4 ; T 1, 2) 2. Meningkatkan pengawasan dalam rangkaian pelaksanaan sertifikasi. (S 4; T1) 3. Meningkatkan peran serta Perguruan Tinggi/LPTK atau lembaga yang terkait pendidikan lainnya dalam meningkatkan kualitas guru, sehingga tercipta pembelajaran yang berkualitas. (S 1, 2, 3, 4 ; T 1, 2, 3)
  • 12. Strategi 1. Memperbaiki rangkaian persiapan, pelaksanaan dan kegiatan pembinaan pasca sertifikasi.  Menyederhanakan pemberkasan calon peserta sertifikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan membuat sebuah sistem informasi, seperti misalnya Sistem Informasi Pengembangan Karir Guru yang berisi data-data administratif guru dari mulai Ijazah terakhir, Surat Keputusan PNS atau swasta, surat tugas, karya ilmiah dan lain sebagainya. Dengan digunakannya teknologi informasi diharapkan tidak akan terjadi lagi kegiatan pemberkasan yang berulang-ulang, selain itu dampak lainnya adalah guru dipaksa membiasakan diri memanfaatkan teknologi yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kompetensi.  Kegiatan diklat PLPG yang merupakan salah satu dari rangkaian pelaksanaan kegiatan sertifikasi guru hendaknya tidak hanya fokus pada penyusunan perangkat pembelajaran yang pada realitasnya tidak memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengembangkan keilmuannya. Peserta diklat cenderung disibukkan dengan tugas-tugas yang menyangkut perangkat pembelajaran, sehingga cenderung tidak ada kesempatan mereka berdiskusi mengenai materi pendidikan jasmani baik itu mengenai keilmuan maupun proses pembelajaran.  Pelaksanaan diklat PLPG sebaiknya ditambahkan dengan materi pendidikan karakter guru peserta diklat, hal ini diperlukan dalam rangka pengembangan diri dan pengembangan wawasan peserta diklat. Materi pendidikan karakter diharapkan dapat memberikan rangsangan terhadap peningkatan motivasi, sehingga para peserta diklat memiliki semangat perubahan yang berdampak pada peningkatan kompetensi dan kualitas pembelajaran.  Pasca pelaksanaan diklat, guru yang sudah dinyatakan lulus sertifikasi, sebaiknya tidak dilepas begitu saja, namun dilakukan berkelanjutan. Pembinaan ini bertujuan untuk menjamin bahwa guru-guru yang sudah tersertifikasi mampu meningkatkan kompetensinya, sehingga tujuan dari pelaksanaan sertifikasi tercapai.
  • 13. Strategi 2. Meningkatkan pengawasan dalam rangkaian pelaksanaan sertifikasi Pelaksanaan Sertifikasi Pengawasan Pengawasan Internal Pengawasan Eksternal DPRD BPK KPK Inspektorat Daerah LSM Masyarakat Umum Pembentukan Lembaga Independen Penemuan Kasus dalam Pelaksanaan Sertifikasi Pemberian Insentif Kepada Aktor Pengawasan Meningkatkan kualitas dan konstibusi pengawasan Evaluasi, tindakan hukum dan Perbaikan
  • 14. Strategi 3. Meningkatkan peran serta Perguruan Tinggi/LPTK atau lembaga yang terkait pendidikan lainnya dalam meningkatkan kualitas guru, sehingga tercipta pembelajaran yang berkualitas. Dalam rangka aktualisasi peran serta Perguruan Tinggi/LPTK atau lembaga yang terkait pendidikan maka peranan makro yang dapat dimainkan antara lain:  Perguruan Tinggi/LPTK atau lembaga yang terkait pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi perubahan-perubahan suatu masyarakat. Peran dan fungsi perguruan tinggi dapat diwujudkan dalam bentuk membangun peningkatan kualitas guru sehingga tercipta pembelajaran yang berkualitas.  Kini, masih saja terjadi jarak yang lebar antara perguruan tinggi dengan basis-basis perubahan guru. Tidaklah berlebihan sekiranya Perguruan Tinggi/LPTK atau lembaga yang terkait pendidikan diharapkan dapat berperan lebih progresif dalam mempengaruhi perubahan kualitas atau kompetensi guru secara lebih sistematis dan berdampak luas di masa-masa mendatang. Untuk itu kedekatan Perguruan Tinggi dan masyarakat harus diusahakan melalui program kemitraan kelompok-kelompok guru dengan Perguruan Tinggi.  Perguruan tinggi dituntut untuk menentukan dan memilih kebijakan yang benar-benar strategis bagi perubahan-perubahan kompetensi guru yang lebih baik dan bagi penyelesaian masalah-masalah mendasar, baik ditingkat nasional maupun lokal.
  • 15. Kesimpulan 1. Implementasi kebijakan sertifikasi Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi masih ditemukan beberapa kendala yang secara tidak langsung menghambat tercapainya tujuan sertifikasi. 2. Faktor-faktor sebagai berikut: Ketidaktepatan Alokasi Sumber Dana; Kurang Terdapatnya Kejelasan dan Konsistensi Tujuan; Kurang Terjadinya Keterpaduan Hirarki di dalam Lingkungan dan diantara Lembaga-Lembaga atau Instansi-Instansi. 3. Rancangan strategi yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan implementasi kebijakan program sertifikasi guru : Memperbaiki rangkaian persiapan, pelaksanaan dan kegiatan pasca sertifikasi; Meningkatkan pengawasan dalam rangkaian pelaksanaan sertifikasi; Meningkatkan peran serta Perguruan Tinggi/LPTK atau lembaga yang terkait pendidikan lainnya dalam meningkatkan kualitas guru, sehingga tercipta pembelajaran yang berkualitas.
  • 16. Saran Akademik Diperlukan penelitian yang lebih komperhensif mengenai impelementasi kebijakan sertifikasi pada Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi dengan sejumlah pendekatan multidisipliner. Praktis Diperlukan pola pembinaan bagi guru yang sudah tersertifikasi dengan memberikan pelatihan pembentukan karakter yang menekankan pada pengembangan akhlak mulia. Hal ini sangat penting, karena untuk merubah kebiasaan seseorang harus dimulai dari kesadaran diri sendiri. Dengan memberikan pembinaan mengenai pembentukan karakter yang menekankan pada pengembangam akhlak, diharapkan semua guru sadar bahwa tanggung jawab peningkatan kualitas pendidikan salah satunya merupakan tugas dari guru sebagai ujung tombak pendidikan.
  • 17. Kritik Terhadap Desain Implementasi Kebijakan Mazmanian & Sabatier Ability of Statute to Structure Implementation Non Statutary Variables Affecting Implementation Stage (Dependent Variables) in the Implementations Process Tractability of The Problem Tractability of The Problem